tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan moratorium atas pemberian izin konsesi lahan kepala sawit di beberapa provinsi di Indonesia.
"Tadi saya 'bisikin' Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis, (14/4/2016).
Presiden Jokowi mengemukakan bahwa masalah produksi kelapa sawit bersumber dari telatnya peremajaan pohon dan kurangnya penggunaan bibit unggul.
"Pemilihan bibit juga tidak dilakukan, terutama ini oleh yang dimiliki pemilik petani. Ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," kata Presiden saat menanggapi permasalahan produktivitas kelapa sawit yang mempengaruhi penggunaan lahan.
Presiden menjelaskan nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak akan diizinkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan moratorium untuk wilayah pertambangan.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada," tegas Jokowi.
Presiden memaparkan bahwa pemerintah akan menertibkan urusan tata ruang untuk sektor pertambangan agar tidak melanggar batas hutan konsesi yang telah ditetapkan.
Presiden Joko Widodo menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta untuk memperingati Hari Hutan Internasional.
Ratusan burung dan tukik penyu sisik telah dilepaskan oleh Presiden didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai dukungan terhadap perlindungan satwa dilindungi.
Reporter: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
