Pramono akan Tindak Sekolah Lakukan Pungli Penerimaan Siswa Baru

tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, mengatakan dirinya akan menindak sekolah-sekolah di Jakarta yang melakukan pungutan liar (pungli) pada masa penerimaan siswa baru.

Hal tersebut disampaikan Pramono untuk merespons adanya temuan pungutan pendaftaran di salah satu SMA negeri di Jakarta yang mencapai Rp1,2 juta per siswa.

“Yang pertama kami akan melakukan pengecekan, saya sekarang baru dengar ini,” ujar Pramono kepada para awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Pramono mengatakan jika ada pungutan yang dibebankan kepada calon siswa tanpa adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Jakarta, maka hal tersebut tidak akan diizinkan.

“Jadi pungutan-pungutan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan, tentunya tidak akan kami izinkan,” ucapnya.

Dengan begitu, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta akan melakukan tindakan berupa peneguran terhadap sekolah-sekolah nakal yang masih melakukan pungli.

“Sehingga dengan demikian kalau ada yang melakukan pungutan di luar hal yang telah disepakati, kami secara resmi akan memberikan teguran kepada siapapun yang melakukan itu,” tegasnya.

Pramono juga turut mengimbau sekolah-sekolah swasta di Jakarta untuk tidak melakukan penahanan ijazah terhadap para siswa yang tergolong tidak mampu.

“Kami akan secara khusus berbicara dengan sekolah-sekolah swasta, bahwa yang seperti ini [penahanan ijazah] tidak boleh terjadi,” sebut Pramono.

“Ya tentunya karena sekolah swasta pada waktu itu kan masih berbayar, masih membayar, dan rata-rata anak ini dari keluarga yang tidak mampu tidak bisa membayar,” lanjutnya.

Hal itu disampaikan Pramono setelah sebelumnya ia berbincang langsung dengan sejumlah siswa yang ijazahnya sempat tertahan selama tiga hingga lima tahun.

“Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang [ijazahnya tertahan selama] tiga tahun, ada yang lima tahun,” tuturnya.

Selain itu, Pramono turut mengungkapkan, saat ini Pemprov Jakarta telah melakukan kajian secara mendalam terhadap wacana penerapan biaya gratis bagi sekolah swasta di Jakarta. Ia menyebut program sekolah swasta gratis itu akan dimulai di daerah-daerah yang banyak dihuni warga tidak mampu.

“Untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam. Dan kami segera akan melakukan percontohan di daerah-daerah, sekolah swasta di daerah-daerah yang memang membutuhkan, terutama bagi warga yang tidak mampu,” tukasnya.