Menuju konten utama

Prabowo Sindir Pedemo Penolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

Prabowo mengingatkan efisiensi merupakan perintah dari undang-undang  dan diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.

Prabowo Sindir Pedemo Penolak Kebijakan Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa.

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyindir para pedemo yang menolak kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, kebijakan yang sudah dilangsungkan sejak 1 Januari 2025 itu merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Ia pun menyebut efisiensi dilakukan secara berkeadilan.

“Saudara-saudara, (Pasal 44) Ayat 4 (Undang-Undang Dasar 1945), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. Jadi, efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar, tapi ada yang demo lawan efisiensi,” kata Prabowo, dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPR, MPR dan DPD di Komplek Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, tidak ada upaya efisiensi melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan membuat pemerataan ekonomi melambat. Dus, pihak yang dapat menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang saja.

“Terjadi lah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir. Tidak tercermin dalam kondisi nyata (di lapisan) rakyat Indonesia,” tambah Prabowo.

Selain pertumbuhan ekonomi yang stagnan dalam 7 tahun belakangan, masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani tak kunjung sejahtera, dan banyak yang kesulitan menjual hasil panennya. Pada saat yang sama, masih banyak masyarakat yang juga belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai hingga keluarga yang tidak sanggup berobat karena biaya layanan kesehatan yang cukup mahal, dengan fasilitas kesehatan di daerah yang tidak memadai.

“Namun, ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, dalam 299 hari ini Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti,” klaim Prabowo.

Sebagai contoh, di tengah konflik geopolitik dan ekonomi akibat perang dagang, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di level 5,12 persen pada kuartal II 2025. Pada saat yang sama, realisasi investasi semester I 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu.

“Telah mencapai target APBN 2025 Sebelum tahun 2025, dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1,2 juta orang. Sudah jelas, kita telah melakukan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil,” tukas Prabowo.

Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN MPR 2025 atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher