Menuju konten utama

Prabowo Minta KEPP-OKP Hapus Kemiskinan dan Ketertinggalan Papua

Prabowo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan dana negara, termasuk penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua.

Prabowo Minta KEPP-OKP Hapus Kemiskinan dan Ketertinggalan Papua
Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan sambutan saat memimpin pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) mampu menghapus kemiskinan dan ketertinggalan di Papua.

Menurut Prabowo, transformasi bangsa hanya akan berhasil ketika seluruh daerah berkembang secara merata. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait diminta bekerja bersama menjalankan tanggung jawab besar tersebut.

“Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal, setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun," ucapnya saat pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai, kemiskinan dan kelaparan sebagai kondisi yang tidak dapat diterima di negara dengan ekonomi maju. Pemerataan dan tata kelola pemerintahan disebut menjadi kunci kekayaan nasional dapat dinikmati seluruh rakyat.

Prabowo mengakui, Indonesia memiliki potensi besar yang belum dikelola secara maksimal. Pemerintah Pusat diklaim akan terus membenahi untuk menghadapi hal tersebut.

Ia pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan dana negara, termasuk penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua.

“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan ini, di ujungnya akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ujar Prabowo.

Ia menyatakan, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas harus siap menerima konsekuensinya. Kepala daerah diperingatkan agar tak menyalahgunakan dana otonomi khusus untuk kepentingan pribadi.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” sebutnya.

Baca juga artikel terkait PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher