tirto.id - Khofifah Indar Parawansa dipastikan kembali berpasangan dengan Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024 setelah mengantongi tiket dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Terbaru adalah dukungan Partai Gerindra yang disampaikan langsung oleh ketum Gerindra cum presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pasangan Khofifah dan Emil sebelumnya telah mengantongi rekomendasi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, dan PSI. Keempat parpol ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Di Luar itu, PPP dan Partai Perindo juga mendukung paslon petahana ini.
Khofifah-Emil total mengantongi 7 rekomendasi partai politik dengan 57 kursi di DPRD Jawa Timur atau lebih dari 50 persen. Dengan demikian, kini tersisa PKB (27 kursi), PDIP (21 kursi), Partai Nasdem (10 kursi), dan PKS 5 kursi.
Nasdem dan PKS hingga saat ini masih belum terlihat manuvernya. Sementara PDIP yang sempat menjalin komunikasi dengan Khofifah masih belum bersikap. Selain itu, peluang PDIP menyandingkan kadernya dengan Khofifah juga sangat kecil mengingat 7 parpol sudah memberikan rekomendasi ke Khofifah-Emil.
Sedangkan PKB sebagai satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendiri tengah mendorong pengusungan KH Marzuki Mustamar di Pilkada Jawa Timur. Ketua Desk Pilkada PKB, Abdul Halim Iskandar, bahkan menyebut sejumlah nama ingin menemani Marzuki di Pilkada Jatim.
“Pendamping Kiai Marzuki banyak yang siap, tapi kami tidak akan ekspos. Selama ini bergulir justru banyak yang datang untuk mendampingi Kiai Marzuki, tetapi tetap kuncinya di beliau,” kata Halim dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Rabu (29/5/2024).
Halim menjelaskan sosok Marzuki Mustamar saat ini menjadi semakin dikenal masyarakat dan menjadi ikon ormas NU Jawa Timur. Halim klaim figur Marzuki semakin diperbincangkan dan menjadi sorotan usai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur.
“Karena beliau juga tokoh dan ikon NU Jawa Timur yang luar biasa, semakin populer setelah mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak bagus dan diberhentikan oleh PBNU, semakin populer,” kata dia.
Parpol dan Sejumlah Tokoh Masih Berkalkulasi
Analis politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menilai, situasi di daerah, khususnya Jawa Timur mengalami defisit tokoh yang mau maju pilkada. Suko beralasan, para tokoh berhati-hati dan berkalkulasi soal modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik untuk maju pilkada.
“Harus diakui bahwa mereka menyadari tidak cukup hanya bermodalkan modal kekuatan politik,” kata Suko kepada reporter Tirto, Senin, 10 Juni 2024.
Suko melihat, dampak tersebut berimbas pada ketidakberanian tokoh lokal untuk menghadapi calon petahana Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur. Ia mengakui banyak partai mengklaim punya kader mumpuni, tetapi tidak ada yang berani deklarasi.
“Memang banyak klaim-klaim dari parpol menyatakan itu, tapi kan problemnya mereka juga realistis terhadap peta lapangan karena suara legislatif tidak begitu saja menjadi rujukan utama di dalam pilkada,” kata Suko.
Suko berkaca dari situasi kader partai yang sampai saat ini belum berani mendeklarasikan atau melakukan kerja politik secara serius di Jawa Timur. Menurut dia, meski sejumlah parpol mengklaim punya kader potensial, tetapi mereka terkesan tidak serius dalam pengusungan.
Menurut dia, saat ini parpol masih melakukan penjajakan untuk mencari lawan politik Khofifah-Emil dan belum ada satu pun bukti gerakan konkret, misalnya penebaran baliho pasangan cagub-cawagub selain Khofifah-Emil.
Di sisi lain, para tokoh potensial yang ingin maju Pilkada Jatim berpikir dua kali, apalagi yang sudah lolos pemilu legislatif. Mereka tidak ingin kehilangan kursi yang sudah jerih payah diperoleh dalam Pileg 2024 lalu.
“Bisa jadi satu poros. Saya melihat ada kegamangan dari parpol di Jawa TImur untuk mengajukan orang, ada kegamangan karena tadi defisit kandidat,” kata Suko.
Oleh karena itu, kata Suko, jangankan membangun dua poros tandingan dengan asumsi PDIP dan PKB sama-sama maju sendiri, upaya membangun koalisi lawan Khofifah pun terkesan sulit. Kalau pun sudah ada, seharusnya kerja politik meningkatkan elektabilitas dan melawan Khofifah-Emil sudah terjadi.
“Nyatanya belum ada sampai sekarang, ada keputusan atau baliho atau yang dikomunikasikan pada publik belum ada. Semua masih berwacana,” kata Suko.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai koalisi yang terbentuk setidaknya dua koalisi, yakni koalisi Khofifah dan non-Khofifah. Ia mengatakan, PKB bisa mengusung sendiri karena memenuhi syarat kursi.
Sementara itu, kata dia, PDIP mulai mempertimbangkan opsi lain setelah Khofifah menolak kader PDIP untuk menjadi wakilnya. Khofifah ngotot memilih Emil sebagai pendampingnya. Di sisi lain, PDIP memiliki tantangan untuk mencari mitra koalisi karena partai-partai sudah banyak mendukung Khofifah.
“Sehingga kalau PDIP tidak mendapatkan jatah wakil gubernur, ya sepertinya akan membangun poros perlawanan juga dan itu artinya akan ada 3 poros, tapi kalau nanti kemudian PDIP mau bergabung dengan PKB, wah tambah seru karena memang dua kekuatan tradisional di Jawa Timur memang kekuatan religius nasionalis itu akan lebih mudah direpresentasikan PKB dan PDIP,” kata Surokim.
Harus diakui koalisi PDIP-PKB sudah terjadi di Pilkada Jawa Timur 2018. Saat itu, PKB dan PDIP mengusung Saifullah Yusuf-Puti Guntur. Akan tetapi pasangan Gus Ipul dan Puti itu hanya mengantongi 9.076.014 atau 46,45 persen. Mereka kalah dari Khofifah-Emil yang mengantongi 10.465.218 suara atau 53,55 persen.
Akan tetapi, Surokim menilai, PKB yang memiliki suara legislatif lebih tinggi tentu ingin menjadi gubernur sementara tidak memiliki kader mumpuni. Ia menduga, PKB ingin mendorong Kiai Marzuki atau Ida Fauziyah di Jawa Timur, tetapi tidak memiliki elektabilitas kuat.
Selain itu, PDIP punya Tri Rismaharini yang masih memiliki pengaruh kuat di Jawa Timur. Risma memiliki elektabilitas lebih kuat di Jawa Timur, bahkan melebihi nama Marzuki maupun Ida Fauziyah terutama di daerah urban. Namun, nama Risma lebih didorong sebagai gubernur daripada wakil jika berkoalisi dengan PKB yang tentu ingin kursi gubernur. Kalau pun maju sendiri, PDIP butuh partai lain untuk pengusungan. Ia melihat situasinya kemungkinan berkoalisi dengan Nasdem meski masih ada opsi ke PKB.
“Jadi memang situasinya menurut saya akan tergantung dari komunikasi tokoh-tokoh elite di Jakarta kalau kemudian PKB akan bergabung dengan PDIP, tapi kalau mau jalan sendiri-sendiri, itu relatif lebih ringan, tapi ya memang harus diakui tidak mudah mengalahkan incumbent dalam posisi saat ini karena memang kekuatan Khofifah lagi baik-baiknya di Jawa Timur, surplusnya banyak,” kata Surokim.
Surokim mengingatkan, Khofifah sedang dalam kondisi prima bersama Emil. Khofifah memiliki tingkat kepuasan kinerja di atas 75 persen. Kemudian, Khofifah punya basis kekuatan muslimat NU yang merupakan pasukan tidak terlihat.
Di sisi lain, Khofifah-Emil merupakan pasangan gabungan nasionalis-agamis yang notabene pasangan saling melengkapi. Ia juga mengingatkan bahwa Khofifah punya basis massa riil yang teruji, yakni keberhasilan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran plus mendapat dukungan presiden terpilih Prabowo saat Pilkada Jawa Tiimur berlangsung. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi partai sisa di Jawa Timur dalam membentuk poros anti-Khofifah.
“Memang jalan terbaik kalau PKB dan PDIP mau bersatu membangun koalisi bersama tanpa mengedepankan egonya karena memang yang dilawan ini petahana dengan surplus yang banyak apalagi sejak kemenangan Pak Prabowo dan Bu Khofifah menjadi timses Jawa Timur juga cukup memberikan efek yang cukup besar, terutama membangun kepercayaan diri Bu Khofifah untuk running di periode dua ini,” kata Surokim.
Sukorim menambahkan, “Saya katakan Bu Khofifah memang sedang berada di posisi surplus-surplusnya sedikit di atas ketika beliau dulu mencalonkan diri periode pertama, sehingga kalau kemudian orang orientasinya ingin menang di Jawa Timur berarti kan harus mampu mengimbangi surplus-surplusnya Bu Khofifah tadi.”
Respons PDIP dan PKB
Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan, partainya mulai berhitung untuk meninggalkan Khofifah dan melirik PKB di Pilkada Jatim sebagai mitra koalisi. Eriko beralasan, PDIP melirik PKB karena perolehan suara dan kursi PKB adalah terbesar dan menguasai Pileg DPRD Jawa Timur.
“Kan pemenang di Jawa Timur sekarang PKB, periode lalu kami yang menang. Kalau sekarang, pemenang periode lalu dan periode sekarang bekerja sama, apa tidak boleh?" kata kata Eriko di Gedung DPR RI, Senin (10/6/2024).
Eriko menerangkan PDIP tengah menjaring aspirasi untuk mengusung kandidat di Jawa Timur. PDIP optimistis bisa mengusung kader internal seperti mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau mantan Bupati Banyuwangi, Anwar Annas.
“Kami setiap hari Selasa, kami selalu adakan rapat. Untuk mengatakan sudah bisa diberikan surat tugas,” kata Eriko.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah, tidak memungkiri berkoalisi dengan PDIP usai PKB menyatakan dukungan untuk mengusung mantan Ketua PWNU Jawa Timur, Marzuki Mustamar.
“Pasti welcome dan kami berharap tidak hanya dengan PDIP saja, tapi dengan partai lainnya yang rekomendasinya belum diturunkan pada calon tertentu, seperti Nasdem, PKS, partai non parlemen,” kata Anik saat dihubungi Tirto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
