Polri: Pembangunan SPPG Papua Terkendala Kelompok Bersenjata

tirto.id - Polri mengungkap sejumlah tantangan dalam proses pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T). Tak dipungkiri, adanya ancaman kelompok sipil bersenjata menjadi salah satu tantangan rencana pembangunan SPPG, khususnya di Papua.

"Ini (kelompok sipil bersenjata) menjadi salah satu aspek pertimbangan untuk membangun SPPG di wilayah 3T, khususnya di daerah Papua. Ini juga menjadi salah satu aspek pertimbangan, khususnya di daerah pegunungan, di daerah Papua Tengah," kata Kasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang di lokasi peresmian SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Dijelaskan Danang, saat ini proses survei dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah dilakukan di wilayah-wilayah terpencil yang saat ini memang membutuhkan pelayanan MBG. Tak dipungkiri, banyak di daerah terpencil yang saat ini belum menikmati program MBG.

Danang menyampaikan, Polri akan berupaya bisa memberikan pelayanan karena program MBG ini menjadi hak dari seluruh masyarakat, khususnya anak-anak di seluruh tanah air ini. Oleh karenanya, di wilayah pemekaran Papua sendiri terus dilakukan koordinasi dengan aparat setempat, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

"Sepanjang memungkinkan itu bisa dibangun SPPG, Polri akan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," ucap Danang.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan persiapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di daerah pemekaran tengah dilakukan. Survei Polri bersama dengan Badan Gizi Nasional pun tengah berjalan saat ini.

“Secara khusus di Papua, Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah,” kata Sigit dalam sambutannya di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Menurut Sigit, pembangunan SPPG di wilayah pemekaran merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah. Dengan begitu, manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di manapun berada.

Sigit pun menargetkan perluasan dalam jangka panjang Polri akan membangun total 33.000 SPPG. Rencana itu sejalan dengan pengadaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Gizi dan Kesehatan Masyarakat untuk menunjang mutu pada SPPG Polri.

“Pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33.000 SPPG pada skala nasional,” tutur dia.