tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyanto menyesalkan sikap pemerintah yang "lepas tangan" terkait lonjakan harga minyak goreng. Dia menyebut pemerintah malah menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar.
“Ini sama saja pemerintah 'lepas tangan' terhadap urusan masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan sikap pemerintah yang abai seperti itu menunjukkan Indonesia mengalami paradoks atau sesuatu yang bertentangan. Negara ini malah mengalami kelangkaan minyak goreng.
“Harga CPO [crude palm oil atau minyak sawit mentah] dunia tinggi tapi tidak menjadi berkah, malah menuai musibah,” ujar Mulyanto.
Dia menambahkan harga minyak goreng di Tanah Air sangat tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia. Di Negeri Jiran minyak goreng subsidi dijual seharga Rp8.500 per kilogram (kg). Sedangkan di Indonesia berdasarkan kebijakan baru per 16 Maret 2022, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu per liter, naik dari sebelumnya yakni Rp11.500 per liter.
“Seharusnya harga migor di Indonesia sama atau mendekati harga migor di Negeri Jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia,” tutur Mulyanto.
Menurut dia, Indonesia memiliki lahan kelapa sawit yang luas serta masih dapat ditingkatkan dibandingkan dengan Malaysia. Di sisi lain, kenaikan harga CPO dunia yang tinggi, imbas Perang Rusia-Ukraina, maka seharusnya Indonesia sebagai negara eksportir CPO serta turunannya dapat memperoleh berkah dan bukan malah menuai musibah.
“[Seperti] kisruh kemahalan dan kelangkaan migor. Bahkan menimbulkan beberapa korban jiwa saat antrian panjang migor,” ujarnya.
Mulyanto meminta pemerintah agar bersikap adil. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat dan bukan hanya menguntungkan beberapa gelintir pengusaha.
“Ini kan soal managing the nation. Bagaimana kita mengelola negara, menjalankan amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan membangun kesejahteraan umum,” kata Mulyanto.
Dia menyebut negara tak boleh lepas tangan dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Baik terhadap harga minyak goreng dalam negeri maupun keuntungan mendadak (windfall profit) yang diterima eksportir dari lonjakan harga CPO dunia.
Pemerintah, kata Mulyanto, perlu meningkatkan pajak ekspor CPO dan turunannya yang bersifat progresif, sebanding dengan peningkatan harga CPO internasional.
“Negara harus hadir mengatur dengan menarik pajak dari si kaya untuk meringankan beban si miskin. Ini kan soal kantong kiri dan kantong kanan kas negara,” ujar dia.
Kalau ada keinginan politik (political will), Mulyanto melanjutkan, semestinya pemerintah dapat mengelola tata niaga komoditas minyak goreng ini agar tersedia di pasar dan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan
