tirto.id - Di Jakarta, Ayu tinggal di bilangan Setiabudi, daerah paling sempit tetapi paling padat penduduknya. Ia berjumpa dengan Demus di Fakfak, Papua Barat, daerah paling luas tetapi kepadatan penduduknya paling jarang. Aktivitas Ayu dan Demus ini masuk dalam hitungan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016 yang menyatakan bahwa penetrasi internet oleh kategori umur Generasi Milenial sebesar lebih dari 75 persen. Ini belum termasuk jika Ayu dan Demus terlibat hubungan cinta jarak jauh, yang berarti intensitas untuk saling bersua semakin sering.
Jika Ayu dan Demus dimasukkan dalam kategori umur 10-34 tahun, menurut survei itu, alhasil keduanya bagian dari 56,7 juta jiwa atau 42,8 persen dari total populasi sebesar 132,7 juta pengguna internet aktif. Dan, sekali lagi, jika Ayu dan Demus masih mahasiswa, mereka masuk dalam 89,7 persen pengguna aktif internet berdasarkan pekerjaan.
Teknologi yang berkembang pesat ini karib dengan akses informasi yang tumpah ruah. Media sosial dan media dalam jaringan dengan ciri “yang penting cepat, betulin belakangan” jadi sumber informasi nomor satu. Penyerapan dan pemilihan informasi yang benar atau salah (dengan kata lain: tingkat literasi) jadi permasalahan pelik selanjutnya. Kenapa? Besar-kecilnya tingkat literasi itu dapat membuka celah untuk sesuatu yang bernama "hegemoni informasi," atau lebih gampangnya lagi: penguasaan informasi oleh satu atau sekelompok pihak saja.
Milenial dan Politik
Jika memang hegemoni informasi terus dilanggengkan, siapa yang jadi penikmatnya? Tentu saja para Milenial yang mengisi sebagian besar kategori usia produktif.
Menurut survei Alvara Research pada 2016, penduduk usia 15-34 tahun mencapai 34,45 persen dari total populasi dan akan terus bertambah dalam tahun-tahun mendatang. Data ini dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki 125,44 juta angkatan kerja produktif.
Besarnya angka demografis tersebut menunjukkan posisi Generasi Milenial sebagai satu kekuatan sentral dalam konteks politik, terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Apabila disandingkan dengan pilpres 2014, jumlah ini hampir mendekati jumlah suara sah, yaitu 133 juta suara. Hitungan ini belum termasuk jumlah pemilih pemula pada pemilu 2019.
Dengan data yang ada, tak berlebihan menyatakan bahwa barang siapa berhasil menguasai preferensi politik anak muda hari ini berpeluang besar memenangkan pemilu nanti. Kemunculan generasi muda atau generasi dengan usia produktif sebagai kekuatan politik melebihi analisis bahwa kekuatan politik Indonesia terdiri dari: rezim yang sedang berkuasa, militer, dan kelompok Islamis.
Perbedaan paling kentara: kelompok rezim yang sedang berkuasa, militer, dan Islamis secara politik, pada level tertentu, terkonsolidasi, dan mereka memiliki ideologi mapan serta kepentingan yang tinggi. Sebaliknya, kelompok anak muda bukan kelompok politik yang terkonsolidasi secara matang atau, dengan kata lain, bukan kelompok yang mengonsolidasikan diri secara sengaja berbasis kesadaran atas preferensi politik tertentu (terutama sebagai gerakan politik baru).
Hal ini memang tidak menyingkirkan fakta bahwa sebagian besar anak muda memiliki preferensi politik, baik sadar atau tidak sadar. Misalnya, sebagian besar anak muda yang lain juga bergabung dan memiliki pandangan politik yang sama secara implisit dengan organisasi atau kelompok keagamaan tertentu.
Keberagaman preferensi politik dan posisi ideologis ini menjadikan kelompok muda semakin berpeluang terseret menjadi area perebutan dominasi, terutama oleh ideologi yang mapan. Dengan kata lain, kelompok muda masih berposisi menjadi objek, bukan subjek penentu. Perebutan dominasi itu sejalan dengan karakteristik kelompok muda yang kaya minat, tetapi samar dalam ideologi (secara sadar dan terkonsolidasi). Premis itu salah satunya bisa diurai dari perilaku anak muda dalam berinternet. Menurut survei APJII 2016, kategori usia produktif adalah penikmat internet paling besar.
Setidaknya, dengan ukuran aktivitas di dunia maya, minat politik yang cukup tinggi ini meruntuhkan asumsi bahwa Generasi Milenial berwatak apatis. Survei Litbang Kompas pada September 2017 juga mematahkan asumsi bahwa generasi muda Indonesia hari ini apolitis. Premis Milenial memiliki minat politik tetapi minim ideologi, ditambah dengan pengalaman pemilu 2014 lalu yang menempatkan mereka sebagai swing voters terbesar, sebenarnya menegaskan Milenial adalah penentu sekaligus sasaran empuk asupan informasi menjelang kontestasi pemilu 2019.
Kecenderungan tersebut didukung dengan fakta jika Milenial adalah generasi yang tidak mengalami fase-fase historis bangsa secara langsung. Jadi, seperti ada masa yang terputus (unconnected links) antara Milenial dan pengenalan peristiwa-peristiwa historis. Perjumpaan dengan peristiwa historis ini diperoleh dari sumber informasi yang dominan, yaitu pelajaran sejarah yang didapatkan lewat pendidikan formal atau media-media arus utama.
Ketidakhadiran sejarah yang benar secara patut dalam pelajaran formal maupun media lain menambah sempitnya pilihan soal kebenaran sejarah. Ruang informasi alternatif tak sama besarnya dengan ruang informasi yang mendominasi. Tidak heran jika salah satu contoh yaitu Tragedi 1965 yang kerap dikaitkan dengan isu kebangkitan komunisme, selalu berulang dan terus berulang.
Sejalan produksi informasi dari sumber yang “itu-itu saja”, kelompok tersebut yang mendominasi wacana informasi dan preferensi pilihan politik anak muda. Di sini, kepentingan penguasaan informasi menemukan relevansi. Kelompok anak muda jadi arena pertarungan wacana dan informasi. Pada tingkat tertentu, anak muda pun menjadi lapangan pertarungan bagi kelompok politik papan atas. Maka, kelompok anak muda mengambil dua posisi sekaligus: subjek dan objek politik.
Milenial dan Politik Ketakutan
Satu isu yang melanggengkan hegemoni informasi itu adalah politik ketakutan. Caranya dengan menyebarkan ketakutan agar muncul kebutuhan akan solusi berupa rasa aman. Rasa aman membutuhkan aktor pengaman. Si aktor pengaman karena dibutuhkan menjadi aktor politik. Hubungan dependensi ini menjadikan politik ketakutan berpeluang diproduksi terus-menerus.
Situasi itu memuncak sebagai dominasi politik, yang dipakai untuk kepentingan tertentu. Bisa jadi untuk pelanggengan, bisa jadi untuk kembali pada area politik yang dahulu dimiliki. Kedua kondisi ini bergantung pada siapa aktor pengaman dan apa dominasi politik yang ingin dijalankan.
Polemik film Pengkhianatan G30SPKI (1984) berikut isu kebangkitan komunisme adalah contoh kasus paling mutakhir bin menarik belakangan ini. Ia adalah polemik yang tidak baru-baru amat, tetapi terus didaur ulang secara rutin.
Berdasarkan survei SMRC pada September 2017, 88,8 persen responden menilai "aman-aman saja" dengan kondisi saat ini. Ditambah 86,8 persen "tidak setuju" akan adanya kebangkitan PKI. Namun, 39,9 persen menyatakan "setuju" jika PKI berbahaya.Data ini dapat menjadi preferensi bagi kita untuk melihat bahwa ancaman PKI dirasa tidak nyata tetapi isu PKI menjadi langgeng karena dianggap membahayakan. Ini adalah bentuk nyata bekerjanya politik ketakutan yang terorganisir dan sistematis. Boleh setuju atau tidak dengan hasil survei itu, tetapi satu yang menarik adalah persepsi ketakutan PKI tidak lahir secara alamiah melainkan hasil dari mobilisasi opini politik.
Sulit untuk menghindarkan bahwa propaganda kebangkitan PKI memang sengaja diciptakan sebagai manifestasi politik ketakutan. Lalu, siapa aktor yang menjalankan atau setidaknya paling diuntungkan dari politik ketakutan ini?
Apabila dilihat dari karakternya yang terstruktur dan sistematis, sulit untuk tidak menunjuk militer sebagai aktor yang paling diuntungkan dari polemik pemutaran film propaganda Orde Baru tersebut dan isu kebangkitan komunisme. Perintah Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mewajibkan untuk menonton film tersebut, disertai agitasi anti-komunisme yang beredar, cukup menegaskan hal tersebut.
Isu komunisme adalah soal mekanisme pertahanan bersama secara naluriah: bersatu melawan musuh bersama. Politik ketakutan menempatkan komunisme sebagai musuh bersama dan harus dilawan bersama pula.
Pada konteks lain, isu komunisme adalah pertautan platform antara militer dan kelompok Islam yang paling mungkin dijalin. Hal yang sulit terjadi jika mengandalkan isu nasionalisme, seperti pada kasus Perppu Ormas yang bertujuan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila, misalnya. Isu Perppu Ormas yang bernuansa "nasionalis" justru menjauhkan pertemuan kepentingan militer dengan kelompok Islam. Maka, pada isu kebangkitan komunisme-lah, pertautan itu bisa terjadi.
Momentum pemilu bisa jadi hanya pintu masuk untuk segenap kepentingan lain. Rentetan napas panjang reformasi dengan penghapusan Dwifungsi ABRI bisa jadi sasaran berikutnya. Dengan kata lain, ini persoalan merebut kembali apa yang pernah dinikmati di masa lalu. Milenial yang diperdaya dengan politik ketakutan, sehingga membutuhkan aktor pengaman yang baru, adalah sasaran paling empuk sekaligus paling menentukan.
Begini saja, kita bisa balik narasinya: 2019, Ayu, Demus, dan Milenial lain adalah penentu dengan menjadi pemutus politik ketakutan. Persoalannya, kita harus mulai dari mana?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
