tirto.id - Rencana pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus pemenang suara terbanyak Pilpres 2024, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, belum juga terealisasi. Dua pekan terakhir, rencana pertemuan keduanya santer disebut-sebut oleh kedua belah pihak. Namun hingga kini, atau menuju satu bulan setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 pada 20 Maret lalu, keduanya tak kunjung bertatap muka.
Relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo dan Megawati, disebut salah satu faktor yang membuat rencana persamuhan menjadi sukar. Jokowi sudah kadung dilekatkan berada di pihak Prabowo dalam palagan Pilpres 2024. Semenjak mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping Prabowo, hubungan keluarga Jokowi dan PDIP semakin merenggang.
Kendati demikian, saling sahut dan penjajakan untuk memuluskan pertemuan Prabowo dan Megawati sudah banyak tersaji di publik. Elite Partai Gerindra dan PDIP beberapa waktu ke belakang sudah bertemu dalam acara-acara informal dan seremonial. Hal ini seakan menjadi penanda, upaya mempertemukan dua tokoh yang pernah maju sebagai paslon capres-cawapres pada Pemilu 2009 silam ini terus diupayakan, meski posisi Jokowi dan PDIP saat ini belum adem-ayem.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, seusai salat Ied di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024), menyebut keputusan untuk bertemu Prabowo akan diambil langsung Megawati. Basarah belum bisa memastikan jadwal pertemuan keduanya dapat terealisasi.
Dia mengatakan, PDIP masih menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Basarah menepis rencana pertemuan Prabowo dan Megawati disebut sebagai bentuk rekonsiliasi. Ia menilai kedua tokoh dan parpol masing-masing hanya berseberangan pada kompetisi pemilu dan tidak ada perpecahan sehingga perlu ada rekonsiliasi.
“Kita harus menganggap hal itu sebagai suatu hal yang lumrah menjadi tradisi berdemokrasi sehingga tidak pada tempatnya kalau kita harus mengatakan kita harus rekonsiliasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” kata dia.
Lain sakit lain diobat, PDIP seakan masih menutup rapat pintu untuk Jokowi bertemu dengan Megawati saat ini. Presiden Jokowi bahkan tak terlihat menyambangi Teuku Umar –rumah Megawati– dalam gelar griya Lebaran yang diadakan pekan lalu. Padahal, saat momen Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi sebagai kader PDIP masih sowan pada acara tahunan di rumah Ketua Umum PDIP itu.
Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan, agenda persuaan antara Jokowi dan Megawati kalaupun ada, hanya diketahui oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Namun yang jelas kini, kata dia, tidak mudah persamuhan dilakukan mengingat Jokowi sudah mengkhianati Megawati.
“Yang kami tahu, tidak mudah bagi kita semua, menghapus sebuah rekayasa konstitusional dari memori dan narasi kolektif kita sebagai negara bangsa,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (12/4/2024).
Tidak hanya itu, Hendrawan juga menutup kemungkinan mengenai upaya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati. “Untuk saat ini tidak mudah. Rekonsiliasi mensyaratkan ketulusan dan kejujuran,” imbuhnya.
Di sisi lain, saat hari pertama Idulfitri, Rabu (10/4/2024), Jokowi justru bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Menteri Pertahanan itu mendapat kesempatan lebih awal di antara para pejabat kabinet yang lain untuk bersalaman dan sowan menghadap presiden.
Sementara itu, kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, menyatakan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati hanya tinggal waktu saja. Ara, sapaan akrabnya, yang dulu juga merupakan kader PDIP, menilai para elite punya jiwa negarawan yang tinggi.
“Untuk waktunya, saya pikir semua tinggal soal waktu saja ya untuk komunikasi, silaturahmi satu sama lain,” kata Ara, Rabu pekan lalu.
Peluang Pertemuan
Analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berpendapat peluang pertemuan Prabowo dan Megawati masih sangat terbuka. Megawati, kata dia, sangat dimungkinkan tidak ada masalah bertemu Prabowo, karena keduanya sudah cukup banyak melakukan interaksi sampai saat ini.
“Prabowo sebagai rival jelas tidak bisa dianggap merusak relasi dengan Megawati,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Selasa (16/4/2024).
Menurut Dedi, pertemuan urung dilakukan saat ini karena sengketa pemilu masih terus bergulir di MK. Dia melihat Megawati tidak ingin menihilkan perjuangan kader PDIP bersama TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang saat ini masih bertarung dalam PHPU.
“Megawati tidak mungkin menihilkan perjuangan kader di bawah, sementara elitnya sudah tunjukkan keakraban. Untuk itu, sangat mungkin pertemuan digelar pasca putusan MK,” sambung dia.
Dedi berpandangan, Prabowo juga akan memprioritaskan pertemuan dengan Megawati. Meskipun hal ini mungkin akan berdampak pada hubungan Prabowo dengan Jokowi. Dedi menilai Prabowo akan lebih pragmatis jika sewaktu-waktu ada dalam posisi harus memilih antara Megawati atau Jokowi.
“Jokowi pasca-lengser bukan siapa-siapa, tetapi Megawati memiliki kekuatan besar di parlemen dan bisa berdampak pada Prabowo. Bukan tidak mungkin, Prabowo juga bersiap meninggalkan Jokowi kelak,” tutur Dedi.
Dedi menilai memang Jokowi dengan manuver politiknya selama Pilpres 2024, terkesan sulit dimaafkan Megawati dan PDIP. Kasus serupa pernah terjadi antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang membuat hubungan keduanya hingga saat ini masih tampak beku.
“Jokowi dan SBY sama-sama dianggap menikam punggung [Megawati]. Jokowi berperan sangat aktif dalam memasangkan Prabowo-Gibran, juga merusak konsolidasi PDIP,” ucap Dedi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai selain menunggu momen sengketa Pilpres 2024 di MK rampung, pertemuan Megawati dan Prabowo juga terganjal faktor relasi keduanya dengan Jokowi.
“Prabowo hari ini identik dengan Jokowi, begitu sebaliknya, karena dalam kepentingan yang sama. PDIP di satu sisi menutup sekuat tenaga hubungan dengan Jokowi. Bahkan isu Jokowi ingin berjumpa Megawati, kan kelihatan sekali ingin ditolak keras PDIP,” kata Adi kepada reporter Tirto.
Adi memandang, pertemuan Megawati dan Prabowo akan kurang kondusif karena hubungan Jokowi dengan PDIP masih belum cair. Pasalnya, jika pertemuan Prabowo-Megawati dilangsungkan tanpa pertimbangan, bisa memunculkan sentimen negatif di publik bahwa sekarang justru Jokowi yang ikut tidak akur dengan Prabowo.
Menurut dia, pertemuan antara Prabowo dan Megawati memang akan lebih berpeluang terjadi dibandingkan rekonsiliasi antara Jokowi dan Megawati. Hal ini dibuktikan dengan elite Gerindra dan PDIP yang sudah saling berjumpa. Seperti putri Megawati, Puan Maharani, yang sudah berjumpa dengan TKN Prabowo-Gibran dalam momen buka puasa bersama beberapa waktu lalu.
“Perang saudara lebih mengerikan dibanding perang bukan saudara. Kalah dari Prabowo tidak menyakitkan Megawati ini sudah biasa. Tapi kalau kalah karena kader terbaik mereka [Jokowi] ikut campur, maka akan membekas sangat,” jelas Adi.
Dampak Pertemuan
Pertemuan antara Prabowo dan Megawati juga dinilai akan membawa keuntungan bagi kedua pihak. Adi Prayitno menilai, Gerindra akan diuntungkan jika PDIP mau bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab partai berlogo banteng itu memiliki kekuatan besar di DPR RI. Sebab, jika PDIP mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah, pemerintah Prabowo-Gibran kelak akan kehabisan energi menghadapi hal ini.
“Sebab PDIP merupakan partai yang sudah lama berpengalaman sebagai oposisi yang kuat,” kata Adi.
Adapun untuk PDIP, kata Adi, kerja sama dengan Prabowo akan membuat posisi mereka di parlemen semakin aman. Sebab, peta kekuatan politik tidak hanya ada dalam posisi menteri dan pejabat lembaga pemerintah, namun juga penting membangun kekuatan parpol di DPR.
“Ada garansi UU MD3 tidak diubah sehingga posisi Ketua DPR untuk PDIP aman. Jadi enggak harus soal menteri, [kekuatan] di parlemen juga penting. Maka politik merangkul dan gotong royong Prabowo diterapkan,” ujar Adi.
Analis politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai memang jika PDIP dan Gerindra dalam satu gerbong akan sama-sama menguntungkan kedua pihak. Karena secara ideologi, kata Suko, keduanya memiliki kesamaan dasar pijak dan pandangan yakni nasionalis dan akar kerakyatan.
“Mereka [PDIP dan Gerindra] bisa bertemu. Tetapi memang adanya faktor antara Prabowo dan Jokowi –apalagi Gibran sebagai wakil Prabowo– sulit mencari rumusan untuk bergabung,” kata Suko kepada reporter Tirto.
Menurut dia, Gerindra dan PDIP masih sama-sama menunggu waktu tepat mempertemukan dua pucuk pimpinan mereka. Kompensasi politik akan menjadi daya tawar kuat agar PDIP dapat luluh dan mau bergabung bersama Prabowo.
“Tidak untuk saat-saat sekarang. Ibarat sebagus hujan deras, airnya belum kering,” ungkap Suko.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, menepis anggapan bahwa Jokowi menjadi faktor penghambat pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut dia, sudah ada upaya komunikasi dari pihak Prabowo-Gibran dengan elite PDIP yang terjadi saat ini untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Enggak sih ya menurut saya, bukan karena Pak Jokowi. Ini sama-sama menghormati menunggu sidang MK selesai. Kan, sudah ketemu juga, kan, dengan petinggi PDIP beberapa waktu lalu,” kata Ferry, sapaan akrabnya, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Dia mengakui memang hubungan PDIP dan Jokowi masih belum adem seperti sedia kala. Meskipun, kata dia, sudah ada keinginan dari Jokowi bertemu dengan Megawati namun belum menemukan waktu baik.
Ferry menganggap hal ini wajar dalam politik, dan berharap tokoh-tokoh elite mulai legawa serta mengutamakan kepentingan bersama bangsa Indonesia. Hal ini dianggapnya bisa menjadi pelajaran bagi rakyat bahwa elite masih bisa bertemu untuk kepentingan Indonesia meski berbeda kubu.
“Secara pribadi Pak Prabowo sendiri dengan Ibu Mega tidak ada masalah, baik-baik saja. Buktinya dengan Mbak Puan bertemu dengan Prabowo, termasuk petinggi PDIP lain. Seharusnya proses pengadilan MK jalan, proses silaturahmi juga tetap jalan, kan, baiknya gitu,” ujar Ferry.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
