Menanti Upaya Indonesia Berperan Nyata dalam Konflik Iran-Israel

tirto.id - Langit Yerusalem dan kota-kota di Israel, Minggu (14/4/2024) dini hari, menyala terang seperti diserbu kunang-kunang raksasa. Namun, yang berkobar menerangi langit malam itu adalah roket, serta ratusan pesawat nirawak (drone) milik Iran, yang mengincar pangkalan militer Israel.

Serangan itu menjadi penanda konflik terbuka Israel-Iran, yang sebelumnya berkonfrontasi dalam senyap lewat masing-masing proksi.

Teheran mengklaim serangan itu sebagai balasan sah atas tindakan sewenang-wenang Israel menyerang Kantor Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada hari pertama April 2024.

Tudingan atas serangan misil yang tidak dikonfirmasi dan tak pula dibantah pihak Israel itu, menewaskan 16 orang di Konsulat Iran. Termasuk dua Jenderal Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi dan Brigadir Jenderal Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Kedutaan Besar Iran di Jakarta sebagaimana mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, menyebut bahwa serangan militer dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Iran terhadap pangkalan militer “rezim zionis Israel”.

Langkah tersebut diklaim Iran sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Pasal 51 sebagai hak membela diri. Serangan juga disebut turut dilakukan oleh proksi milisi Iran dari Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman ke negara Israel.

Di pihak Israel, mereka mengatakan berhasil mengadang 99 persen serangan roket dan pesawat nirawak Iran. Dilaporkan juga bahwa sekutu negara Israel, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Yordania, ikut membantu menghalau serangan udara Iran. Sebuah pangkalan udara milik Israel disebut rusak imbas serangan ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari warga Israel.

Kawasan Timur Tengah dan dunia kini harap-harap cemas serangan Iran akan dibalas kembali oleh Israel. Pasalnya jika hal tersebut terjadi, eskalasi konflik tak menutup kemungkinan berubah menjadi perang terbuka yang cukup masif. Dampak konflik yang memanas akan berpengaruh pada kedamaian kawasan dan perekonomian global, termasuk di Indonesia.

Kekhawatiran ini tergambar dari pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, yang menyatakan bahwa masyarakat Timur Tengah sedang menghadapi bahaya nyata dari konflik skala tinggi yang memorak-porandakan kawasan. Karenanya, dia meminta semua pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah menahan diri secara maksimal.

Hal ini disampaikan Guterres dalam Rapat Darurat Dewan Keamanan PBB di Markas PBB, Minggu (14/4/2024) malam waktu setempat atau Senin (15/4/2024) waktu Indonesia. Rapat darurat tersebut digelar sebagai respons atas serangan balasan Iran ke Israel pada hari Minggu.

“Baik kawasan ini (Timur Tengah) maupun dunia, tidak mampu menanggung lebih banyak perang,” kata Guterres kepada forum sebagaimana dikutip dari laman resmi PBB.

Guterres juga menegaskan bahwa fasilitas diplomatik memiliki imunitas (tidak boleh diserang) dan Israel telah melanggar prinsip ini dengan menyerang konsulat Iran di Damaskus. Dia mengingatkan tanggung jawab bersama komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah.

Tanggung jawab itu termasuk menjamin gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina, serta pembebasan semua sandera sesegera mungkin tanpa syarat. Selain itu, pengiriman bantuan kemanusiaan yang bebas hambatan harus dijamin.

Sebagai informasi, genosida Israel terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu sudah memakan korban jiwa sedikitnya 33 ribu orang. Hingga saat ini, Israel masih melakukan serangan ke Palestina dengan dalih memerangi Hamas.

Posisi Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia merespons serangan Iran ke Israel dengan meminta semua pihak agar dapat menahan diri. Juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan Indonesia sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menurunkan ketegangan dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

“Termasuk menghentikan pendudukan ilegal Palestina dan berbagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel,” kata dia dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (16/4/2024).

Kemlu RI menilai, penyelesaian masalah Palestina yang adil adalah melalui Two-State Solution yang akan menjadi kunci terciptanya stabilitas keamanan Kawasan. Iqbal menyatakan Indonesia masih memantau perkembangan situasi di Dewan Keamanan (DK) PBB atas eskalasi konflik Iran-Israel.

“Itu respons kita sembari kita masih mengikuti dari dekat perkembangan di DK PBB,” ucap Iqbal.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal, menilai Dewan Keamanan PBB tidak bisa banyak diharapkan dalam membenahi eskalasi konflik Iran-Israel. Pasalnya, untuk menyelesaikan serangan militer Israel ke tanah Palestina saja, PBB selalu kesulitan menghasilkan resolusi karena diveto terus-menerus oleh Amerika Serikat.

“Waktu kemarin saja Israel-Gaza itu susah banget mengeluarkan suatu resolusi di Dewan Keamanan [PBB], karena selalu diveto oleh Amerika. Nah kalau ini akan menjadi ajang perbenturan di dewan PBB antara kubu Amerika, Inggris, Perancis dengan kubu Rusia dan Cina,” kata Dino dalam diskusi daring, Senin (15/4/2024).

Dino juga menegaskan bahwa Kemlu RI seharusnya bisa bertindak lebih dari sekadar membuat pernyataan dan rilis media. Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik dengan Iran, untuk meminta negara itu menahan diri agar eskalasi konflik di Timur Tengah tidak semakin memanas.

“Telepon pemerintah Iran, karena kita kenal dengan (menteri luar negeri) menlu dan presidennya. What's going on? What's on your mind? Dari sana kita bisa telepon Amerika. Mungkin kita bisa cari jalan tengah,” jelas Dino.

“Sedapat mungkin meminta para pihak untuk menahan diri guna menghindari konfrontasi yang lebih besar yang akan merugikan semua pihak bahkan yang tidak terlibat sekalipun," kata dia, melalui keterangan tertulis.

Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai pernyataan saja tidak cukup bagi Indonesia dalam merespons konflik Iran-Israel. Menurut Edwin, Indonesia bisa berperan lebih banyak dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Safari diplomatik yang dilakukan Menlu Retno ke sejumlah negara dan di berbagai forum maupun organisasi multilateral seperti dalam upaya menghentikan kekerasan Israel di Gaza, perlu direplikasi lagi untuk mencegah perang Israel-Iran,” kata Edwin kepada reporter Tirto, Selasa (16/4/2024).

Edwin berpandangan, Indonesia dapat memanfaatkan jalur diplomatik yang dimiliki baik secara bilateral maupun multilateral.

Secara bilateral, Pemerintah bisa segera melakukan pendekatan terhadap AS dan Inggris dan negara-lain sekutu Israel, bahwa membiarkan serangan balasan Israel ke Iran, akan merugikan perekonomian global.

Selain itu, risiko perang yang terjadi, juga akan semakin memperburuk citra Barat di mata negara-negara Selatan, khususnya negara-negara Islam.

“Pemerintah RI juga perlu segera membuka komunikasi dengan pemerintah Iran untuk meyakinkan Iran bahwa perang akan berdampak jangka panjang tidak hanya bagi Iran, tetapi juga sekutu-sekutunya dan negara-negara lain di Timur Tengah maupun luar kawasan yang bersimpati,” ujar Edwin.

Secara multilateral, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya di sejumlah organisasi atau forum internasional, seperti di PBB, OKI, dan G20, untuk menginisiasi upaya diplomatik terkoordinasi dalam menekan dan meyakinkan Iran maupun Israel, bahwa konsekuensi perang di antara keduanya bisa bersifat global.

“Perang Israel-Iran akan mengganggu pasokan minyak global. Akibatnya, harga minyak dunia dapat meroket tidak terkendali. Naiknya harga minyak akan memukul industri di Tanah Air,” jelas Edwin.

Sementara itu, pengajar Hubungan Internasional sekaligus pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menyatakan posisi Indonesia saat ini sedang disorot Israel karena dianggap menyudutkan negara tersebut. Artinya, kata dia, rangkaian upaya Indonesia menarik perhatian dunia dalam konflik kekerasan kemanusiaan di Gaza cukup efektif.

“Israel berusaha mematahkan upaya Indonesia lewat jalur ekonomi, yang langsung adalah dengan membuat pernyataan bahwa kalau Indonesia mau masuk jadi anggota OECD maka hubungan diplomatik dengan semua negara anggota mesti dibangun, yang dimaksud di sini adalah Israel,” kata Dinna kepada reporter Tirto, Selasa (16/4/2024).

Israel, kata dia, berniat membuat proses masuknya Indonesia ke OECD berliku. Dengan menciptakan kampanye negatif tentang Iran, negara Israel tengah mencari jalan meningkatkan daya tawarnya pada sekutunya, Amerika Serikat. Meskipun hal ini dapat melahirkan risiko kemunduran ekonomi global pasca-pandemi buat dunia jika perang Israel versus Iran benar-benar terjadi.

Dinna berharap Presiden Joko Widodo jangan cuma memperhatikan dampak konflik Iran-Israel, namun melihat kaitan antara upaya politik luar negeri Indonesia bebas-aktif yang dapat menyelamatkan kemanusiaan dari perang yang juga mempertaruhkan ekonomi global. Sikap berupa pernyataan saja disebut bersikap normatif dan temporer, dalam mendorong penyelesaian konflik Iran-Israel.

“Bukan cuma melihat efek konflik tetapi melihat kaitan antara upaya Indonesia bebas aktif menyelamatkan kemanusiaan dengan risiko gempuran ekonomi yang menjadi taruhan kegiatan kita di bidang luar negeri. Justru harus lebih cermat dan cerdas, bukan mundur,” ungkap dia.

Rencana Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar konflik Israel dengan Iran tidak membesar di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Jokowi usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah dalam rangka membahas dampak serangan Iran kepada Israel.

"Pesan Bapak Presiden tadi dua yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat menghindari eskalasi karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Retno mengatakan, sejumlah negara mulai mendengar dan berhitung dampak dari eskalasi konflik Israel dan Iran. Ia mengaku, negara-negara mulai berhitung soal harga minyak, harga kebutuhan hingga nilai tukar.

Dia menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, Menlu Belanda, Hanke Bruins Slot dan sejumlah petinggi luar negeri lain untuk menurunkan eskalasi politik seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, hingga Uni Eropa.

“Jadi untuk upaya diplomatik kita terus jalankan,” kata Retno.

Kemenlu RI juga sudah berkomunikasi dengan WNI yang berada di lokasi. Mereka sudah mengeluarkan travel advice pada 13 April 2024 lalu serta memasang hotline khusus sewaktu-waktu. Ia menjamin para WNI aman sambil terus memonitor dan membuat rencana mitigasi.

Retno mengatakan, dia telah menelepon Wakil Menlu AS, Kurt M Campbell, pada Selasa pagi waktu Jakarta. Dia mendesak Campbell untuk menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk meredakan konflik di Timur Tengah agar tidak semakin memanas.

“Kita tahu Amerika Serikat punya peran yang sangat besar untuk dapat menggunakan pengaruhnya agar deeskalasi terjadi,” katanya.