tirto.id - Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, guru memegang peran sentral dalam membentuk kualitas pendidikan di Indonesia. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing sekaligus inspirator bagi muridnya. Oleh karena itu, visi besar pendidikan berkualitas di Indonesia akan sulit tercapai tanpa disertai dukungan dan peningkatan kesejahteraan, serta kompetensi guru.
Menyadari isu ini, pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis untuk memastikan guru mendapatkan pengakuan, peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan sebagai pendidik saat ini, serta kesejahteraan yang memadai.
Salah satu langkahnya diwujudkan dengan pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Setelah tidak ada pengangkatan sejak 2018, PPPK menjadi gerakan yang memberikan kepastian karier yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru. Status ASN PPPK dapat memberikan guru akses terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pencanangan ASN PPK pertama kali pada 2020 mencatat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN. Namun, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat terhitung 2021 hingga 2023. Peningkatan jumlah ASN ini telah mencapai kisaran 61 persen selama tiga tahun terakhir.
Meskipun demikian, masih terdapat 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek). Pada 2024, pemerintah daerah telah mengajukan 241.853 formasi ASN PPPK yang diharapkan dapat mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.
“Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN,” ujar Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.
Komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru terus berlanjut dengan pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN sebagai prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru.
Pemberian bantuan ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang disalurkan langsung selama satu tahun, bantuan insentif bagi guru non-ASN tahun 2024 akan dicairkan tiap semester dengan besaran Rp300 ribu per bulan untuk guru formal dan Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Peningkatan Kompetensi Guru
Selain kesejahteraan, pemerintah juga menyadari pentingnya kompetensi guru untuk turut ditingkatkan. Pendidikan Guru Penggerak (PGP) merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam menciptakan pendidikan berkualitas melalui kompetensi guru yang lebih baik.
PGP menjadi program pengembangan profesi berkelanjutan yang menghadirkan pelatihan dan pendampingan dengan fokus kepemimpinan pembelajaran. Melalui PGP, para guru diharapkan dapat menjadi penggerak komunitas belajar di daerahnya untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi kebutuhan murid.
Selama empat tahun terakhir, sejak 2020, tercatat lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) telah mengikuti program ini. Jumlah kelulusan CGP mencapai angka 61.256 guru. Oleh karena itu, PGP terus berlanjut saat ini hingga memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru yang akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan, mulai 13 Juni hingga 23 Desember 2024.
“Melalui PGP, kita berupaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat, guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya nantinya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” jelas Nunuk.
Nunuk menambahkan, program ini memberikan lompatan besar dalam peningkatan kompetensi guru secara masif. PGP telah menciptakan agen perubahan di tiap sekolah dengan lebih dari 12 ribu guru penggerak di antaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah.
“Sudah ada sebanyak 12.400 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan dapat terus bertambah,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Kemendikbudristek juga telah menyediakan solusi dalam meningkatkan kompetensi guru yang diberi nama Platform Merdeka Mengajar (PMM). PMM memberikan akses kepada berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
Oleh karena itu, PMM juga dapat menjadi media bagi guru untuk saling berbagi praktik dan memberikan umpan balik untuk menciptakan komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makariem, menyampaikan bahwa PMM tidak hanya berperan sebagai wadah guru meningkatkan kompetensi individu, melainkan juga wadah berkontribusi pada pengembangan kompetensi rekan sejawat di seluruh Indonesia.
“Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik,” tutur Nadiem.
Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertekad untuk mewujudkan peranan guru sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek akan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru sebagai kunci keberhasilan Merdeka Belajar yang akan membuahkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
