tirto.id - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengklaim para pengusaha bingung dengan rencana kebijakan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut Shinta, Kadin sendiri tidak diajak pemerintah untuk berdiskusi sebelum rencana kebijakan tersebut diumumkan pada pekan lalu.
“Kami enggak berani banyak ngomong sebelum lihat bagaimananya. Kami belum diajakin konsultasi,” ujar Shinta saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Rabu (21/11/2018).
Shinta menyebutkan bahwa kebingungan yang berkembang di kalangan pengusaha cukup membuat khawatir. Akan tetapi, Shinta menekankan Kadin Indonesia akan tetap menunggu penjelasan pemerintah lebih dulu sebelum menentukan sikap nantinya.
Shinta menyayangkan pemerintah yang seakan terburu-buru mengumumkan rencana kebijakan pelonggaran DNI itu. Shinta mengimbau semestinya pemerintah bisa melakukan evaluasi serta duduk bersama para pelaku usaha terlebih dahulu.
“Jangan dilaksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal maupun asing ingin tahu itu apa. Apa benar pengaruhnya kepada UMKM?” ucap Shinta.
Shinta menyebutkan sebetulnya tidak mungkin apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa berkomunikasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu. Berbagai persepsi yang muncul pun dirasa Shinta perlu diluruskan sehingga pengusaha pun memperoleh informasi yang tepat terkait maksud dari kebijakan itu.
Salah satu poin dalam kebijakan yang menjadi sorotan Shinta ialah terkait dengan pola kemitraan. Ia menilai pemerintah perlu memperjelas maksud dari pola kemitraan yang dimaksud, serta menekankan posisi investor asing yang menjadi target dari relaksasi kebijakan ini.
“Salahnya pemerintah kenapa enggak komunikasi ke dunia usaha dulu, sebelum ke publik. Kan ada Kadin, ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang bisa diajak bicara. Jadi kan bisa tidak menimbulkan polemik. Karena ini negatif sekali,” jelas Shinta.
Oleh karena itu, Shinta menyebutkan bahwa para pelaku usaha akan segera bertemu pemerintah dalam waktu dekat. Menurut Shinta, pertemuan itu harus dilakukan agar adanya kesamaan persepsi antara kedua pihak.
Shinta sendiri sebetulnya yakin kebijakan pelonggaran DNI ini digagas pemerintah untuk menarik investasi asing. Akan tetapi, sebagaimana telah berulang kali disampaikan para pelaku usaha, Shinta menekankan pemerintah perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum kebijakan diumumkan kepada publik.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
