tirto.id - Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku bingung dengan rencana kebijakan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI) yang belum lama ini diumumkan pemerintah. Menurut Prabowo, sikap pemerintah berubah-ubah dalam menyampaikan kebijakan yang memungkinkan sejumlah sektor usaha bisa dikuasai investor asing secara penuh itu.
“Saya bingung, hari ini begini, besok begitu. Versi ini bilang 54 sektor [bisa dikuasai asing], lalu versi lainnya bilang 28 sektor,” kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Rabu (21/11/2018).
Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo kepada awak media seusai ia menyampaikan pemaparan di Indonesia Economic Forum.
Prabowo mengaku hendak mempelajari kebijakan pemerintah tersebut lebih dahulu karena ia menilai belum ada informasi dari pemerintah.
Dia juga mengklaim tidak ingin pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi penanaman modal asing. “Saya sedih kalau mereka mau semua sektor [bisa dimiliki asing]. Apa yang tersisa untuk orang Indonesia?” Ucap Prabowo.
Tak hanya mengeluhkan rencana kebijakan pemerintah tersebut, Prabowo juga sempat menyampaikan sejumlah indikator yang perlu diperhatikan terkait perekonomian Indonesia. Beberapa indikator yang disebutkan Prabowo di antaranya: indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan dan pengetahuan, indeks GNI per kapita, hingga rasio pajak.
Soal rasio pajak, ia menilai kondisi saat ini masih relatif lebih rendah ketimbang saat Orde Baru. Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, kata Prabowo, rasio pajak Indonesia pun masih rendah.
Pada era pemerintahan Soeharto, Prabowo menyebutkan bahwa rasio pajak berada di kisaran 14 persen dan bahkan pernah mencapai 16 persen. Sementara untuk saat ini, ia menyebut, rasio pajak Indonesia berada di bawah kisaran 12 persen.
“Bahkan, rasio pajak di Zambia sekarang 18 persen. Mungkin kita perlu belajar dari mereka. Saya dengar Thailand sekarang sudah mencapai 18 persen, dan Malaysia 18 persen,” kata Prabowo.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
