tirto.id - Kebijakan yang ditetapkan pemerintah antara lain adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional dan kebijakan pemerataan pendapatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara.
Dengan demikian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.
Peran Kebijakan Fiskal
Pada kenyataannya transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar.
Bagi negara maju peranan kebijakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran dan lain-lain.
Sedangkan pada negara berkembang peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation.
Dengan investasi yang tinggi maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.
Tujuan kebijakan fiskal
Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah seperti dikutip dari modulEkonomi SMA Kelas XI (2020):
1. Memperbaiki keadaan perekonomian
Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y).
2. Meningkatkan Kesempatan Kerja
Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja.
3. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi
Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat.
4. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional
Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu:
1. Sistem Perpajakan
Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum.
Sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, dimana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi.
2. Politik Anggaran
Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan.
Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.
3. Pinjaman Pemerintah
Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN).
Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.
Editor: Addi M Idhom
