tirto.id - Peneliti dan pakar pangan dari Universitas Andalas, M. Makky, menilai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat membuat gundah para petani. Hal ini dia nyatakan dalam agenda diskusi "1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?" yang diadakan Lembaga Survei Kedai Kopi Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Makky, kebijakan yang dimaksud adalah terkait impor beras. Kebijakan itu disebutnya membuat petani enggan menanam padi dalam jumlah banyak. Petani pun jadi kehilangan motivasi untuk bertanam.
"Informasi [impor beras] yang kadang membuat gundah. Informasi yang membuat gundah itu membuat motivasi untuk, ya, besok enggak nanam lagi deh, tunggu dulu deh," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut Makky, pemerintah pusat seharusnya menunda penyampaian kebijakan yang membuat petani merasa tidak termotivasi. Setidaknya, pemerintah harus lebih bijak dalam mengomunikasikan kebijakannya dan tidak menggembar-gemborkan penyampaikan kebijakan terkait importasi beras dalam jumlah besar.
"Lebih baik, misalnya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang membutuhkan importasi, sifatnya sangat urgen, nah itu tidak dipublikasikan terlalu besar," tuturnya.
"Itu memberikan sesuatu yang ketidakpastian, yang merupakan demotivasi [untuk petani]," lanjut dia.
Di sisi lain, Makky mengakui perhatian pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap petani terbilang meningkat. Sebab, penyuluh petani kerap turun langsung ke sawah untuk mengecek kebutuhan pupuk, jumlah hasil pertanian, dan sebagainya.
"Pemerintah perhatiannya cukup besar, besar sekali. Misalnya itu, penyuluhan petani itu sekarang stand by di lahan-lahan. Itu suatu hal yang nyata bahwa perhatian dari pihak komunitas itu ada karena dia [penyuluh petani] ada di lahan," sebut Makky.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































