Korea Utara: ASEAN Bodoh soal Denuklirisasi Semenanjung Korea

tirto.id - Korea Utara menyebut Forum Regional ASEAN yang diadakan belakangan ini sebagai bodoh dan delusional. Pernyataan itu dikeluarkan usai forum negara anggota ASEAN dan mitra internasionalnya itu menyinggung soal denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pernyataan keras itu dikeluarkan pejabat Partai Buruh Korea Utara, Kim Yo-jong, yang juga merupakan saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam keterangan pada Senin (27/7/206), Yo-jong menyebut forum internasional ASEAN di Manila sebagai “manifestasi dari pemikiran yang bodoh dan delusional”.

Seturut Chosun, Kim Yo-jong mengeluarkan pernyataan keras itu untuk merespons agenda Forum Regional ASEAN ke-33 yang digelar pada Sabtu (25/7) lalu di Manila, Filipina. Dalam salah satu panel rapat, forum itu dilaporkan telah mendorong upaya denuklirisasi Semenanjung Korea.

Forum Regional ASEAN pada Sabtu lalu disebut telah merilis pernyataan bersama sebagian besar negara anggota atas “keprihatinan serius” mereka terhadap “pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik” Korea Utara.

Mengutip laman resmi ASEAN, salah satu pernyataan pertemuan dituliskan, "Pertemuan tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik yang sedang berlangsung oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut."

Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara disebut dalam forum menimbulkan situasi mengkhawatirkan. Karenanya, forum tersebut mendesak “implementasi penuh” upaya-upaya “denuklirisisi total Semenanjung Korea melalui cara damai”.

Desakan untuk menerapkan “denuklirisasi total Semenanjung Korea” itu kemudian jadi pangkal pernyataan keras Kim Yo-jong pada Senin. Menurut Direktur Markas Besar Partai Buruh Korea Utara itu, denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan ide yang telah kehilangan maknanya, baik secara konseptual dan praktis.

Oleh karenanya, Kim Yo-jong menyebut desakan Forum Regional ASEAN untuk menciptakan denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan ide yang berdasar pada ”kegagalan pemikiran dan logika strategis”.

“Berpegang teguh pada denuklirisasi Semenanjung Korea, yang kehilangan maknanya baik secara konseptual maupun praktis, adalah kegagalan pemikiran dan logika strategis, serta manifestasi dari pemikiran bodoh dan delusi,” katanya.

Menurut Kim Yo-jong, senjata nuklir merupakan alat pertahanan negaranya yang telah termaktub dalam konstitusi Korea Utara sebagai hal yang permanen. Hal ini, kata Yo-jong, membuat pembicaraan tentang senjata nuklir Korea Utara merupakan soal kedaulatan bagi negara tersebut.

“Posisi kami bahwa pencegahan nuklir [nuclear deterrence] adalah perisai utama kedaulatan nasional dan janji untuk menjaga kedaulatan negara adalah tegas dan jelas,” tutur Kim Yo-jong.

Pencegahan nuklir atau nuclear deterrence yang disinggung Yo-jong merupakan strategi militer untuk menggunakan kepemilikan senjata nuklir guna mencegah musuh melakukan serangan. Strategi ini menjadi sangat populer di era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.

“Status dan keberadaan Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab, yang memastikan keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea dan sekitarnya serta menjamin stabilitas geopolitik, adalah final dan tidak dapat diubah,” tegas Yo-jong.

Kim Yo-jong juga menegaskan Pyongyang tidak akan terpengaruh pada “retorika atau keinginan kekuatan eksternal mana pun”. Korea Utara, disebutnya, berjanji akan terus mengembangkan kemampuan nuklir “tanpa henti”.

Forum Regional ASEAN sendiri merupakan forum multilateral yang diikuti oleh 28 negara anggota. Peserta forum ini terdiri dari 11 negara ASEAN dan mitra globalnya, termasuk Cina, AS, Rusia, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, dan Uni Eropa.

Seturut Qatar News Agency, Forum Regional ASEAN ini telah menjadi satu-satunya forum keamanan antarnegara yang sama-sama diikuti oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Meskipun begitu, Pyongyang telah absen dari dua edisi terakhir forum tersebut.