tirto.id - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini tetap melarang adanya pembangunan hunian permanen baru di Kecamatan Cangkringan, Pakem dan Turi karena berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi.
"Kawasan KRB III Merapi untuk hunian masih boleh. Namun harus 'zero growth' atau tanpa pengembangan bangunan permanen baru," ujar Dona Saputra Ginting Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Rabu (2/1/2019).
Dona menambahkan, semua aturan terkait KRB III Merapi tersebut terdapat dalam Perbup No 20/2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi.
"Kawasan KRB III Merapi ini mencakup luasan lahan kurang lebih 4.672 hektare yang tersebar di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak," katanya.
Dona juga mengatakan, bahwa lokasi KRB III tersebut meliputi Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen di wilayah Desa Glagaharjo, Cangkringan, Dusun Kopeng, Jambu, Petung, Kaliadem di Desa Kepuharjo dan Padukuhan Pelemsari, Pangukrejo di Umbulharjo, Cangkringan.
Namun fakta di lapangan, hingga saat ini masih banyak warga yang nekat membangun rumah di tempat hunian semula atau masuk dalam KBR III.
Kepala Desa Glagaharjo Suroto menjelaskan, alasan masyarakat yang enggan tinggal di hunian tetap (huntap) relokasi yang sudah disediakan pemerintah karena mata pencaharian dan lahan mereka berada di Lereng Merapi atau KRB III.
"Mata pencaharian mereka dari sini (Merapi), sehingga mereka enggan untuk tinggal di huntap," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto juga membenarkan jika masih ada warganya yang mendirikan hunian di Dusun Kopeng.
"Namun jumlahnya tidak banyak, dan rata-rata hunian semi permanen, mereka tinggal di hunian lama di KRB karena untuk bercocok tanam dan beternak di atas, mereka juga punya huntap. Sehingga kalau Merapi bergejolak mereka akan turun dan tinggal di huntap," katanya.
Penulis: Nur Hidayah Perwitasari
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
