tirto.id - Pemerintah mempersiapkan dua skema imunisasi sebagai misi percepatan vaksinasi masal COVID-19 di Indonesia yakni, vaksin gratis dan vaksin mandiri atau dikenal dengan istilah vaksin gotong royong.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, kuota yang disiapkan pemerintah untuk vaksin gotong royong ini sebanyak 20 juta dosis untuk 10 juta orang. Vaksin gotong royong nantinya akan diberikan kepada perusahaan swasta untuk vaksinasi karyawannya. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan 344 juta dosis vaksin gratis untuk 170 juta orang.
“Untuk vaksin gotong royong kami sedang upayakan mudah-mudahan bisa berhasil yaitu di 20 juta ampul kurang lebih untuk 10 juta. Jadi kalau ini dikombinasikan angkanya [vaksin gratis dan mandiri] kurang lebih 360 juta dosis yaitu 70 persen daripada penduduk Indonesia,” jelas dia dalam diskusi virtual, Selasa (23/2/2021).
Ia menekankan, meski swasta diberikan kuota 20 juta vaksin melalui skema pembiayaan mandiri oleh perusahaan, vaksin tersebut tetap gratis untuk karyawan. Erick menjelaskan, pemerintah memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ingin membagikan vaksin kepada para karyawannya.
“Tentu jangan disalahartikan, vaksin gotong royong [mandiri] adalah gratis juga. Kami memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan vaksin secara gratis kepada para pekerja yang selama ini sudah bekerja dan tentu loyal kepada perusahaan tersebut,” kata dia.
Erick menjelaskan, sama seperti vaksin gratis, vaksin mandiri juga akan dipersiapkan ketersediannya sebanyak 3,5 juta di awal 2021. “Untuk vaksin gotong royong kami sedang mengupayakan di Maret ini kita akan mendapatkan 3,5 juta vaksin,” jelas dia
Sebagai catatan, vaksin gotong royong diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setelah Ketua Kadin Rosan P Roeslani divaksin dengan vaksin Coronavac. Pengusaha ingin mendapat akses agar bisa melakukan pengadaan vaksin secara mandiri.
Berdasarkan info yang dihimpun, para pelaku usaha sudah mulai menegosiasi dengan produsen vaksin seperti AstraGeneca, Moderna, maupun Pfizer Biotech. Wakil Ketua Kadin Surani Motik juga memastikan biaya vaksin mandiri nantinya akan ditanggung oleh pihak perusahaan.
“Vaksin mandiri yang digunakan harus merek berbeda dengan vaksin yang dibiayai pemerintah. Biaya harus ditanggung oleh perusahaan, tidak boleh membebankan biayanya ke pegawai.Sementara itu, importir menurut Kemenkes masih Biofarma dan rencana dimulainya Maret atau April,” ujar Surani kepada Tirto, Senin, 22 Februari 2021.
Sementara itu Koordinator LaporCovid19 Irma Hidayana tidak sepakat dengan ambisi swasta ini. Pasalnya, vaksinasi mandiri berpotensi mengambil jatah orang-orang yang lebih rentan terpapar COVID-19 oleh mereka yang mampu membayar.
"Swasta itu hanya bisa membeli vaksin dari pemerintah, padahal pemerintah itu beli vaksin untuk disuntikkan secara gratis ke masyarakat. Kalau perusahaan diizinkan, artinya mereka membeli, mengambil vaksin jatah rakyat," tandas Irma.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Restu Diantina Putri
