tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Pulau Sumatera pada 2018.
"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp20,32 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip Antara, Selasa (10/10/2017).
Basuki merincikan, dari total anggaran Rp20,32 triliun itu, sekitar Rp7,42 triliun akan digunakan untuk membangun infrastruktur ketahanan air dan pangan, Rp8,86 triliun digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, sekitar Rp2,52 triliun digunakan untuk infrastruktur Cipta Karya dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.
Menurut Basuki, tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih menjadi kendala besar karena kegiatan ekonomi di bagian timur masih dominan dibandingkan barat.
Hal itu juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, khususnya terkait potensi kebencanaan yang menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
"Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," kata Menteri Basuki dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, jalan tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km dan terbagi menjadi 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) di antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.
"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp130 triliun," tegas Menteri Basuki.
Untuk itu, kata dia, dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum.
Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.
Selain itu, untuk mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
