Menuju konten utama

Pemerintah Kaji Pengurangan Jatah MBG Sehari sepanjang 2026

Purbaya menegaskan, pemerintah pada prinsipnya tetap mengutamakan keberlanjutan MBG, meski dilakukan penyesuaian dari sisi frekuensi distribusi.

Pemerintah Kaji Pengurangan Jatah MBG Sehari sepanjang 2026
Sejumlah siswa menikmati menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peninjauan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi porsi distribusi dari enam hari menjadi lima hari.

Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penghematan APBN di tengah konflik akibat perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Meski demikian, Purbaya menjelaskan, usulan tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menghitung skenario efisiensi anggaran program MBG.

“Bukan saya itu, kepala MBG bilang seperti itu. Saya nggak ngerti hitungannya, tapi dia bilang kira-kira seperti itu,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Menurut dia, pemerintah pada prinsipnya tetap mengutamakan keberlanjutan program bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah, meski dilakukan penyesuaian dari sisi frekuensi distribusi.

“Yang penting kan ini ada efisiensi dan masyarakat, anak sekolahnya, masih bisa makan cukup,” katanya.

Purbaya menambahkan, skema pengurangan satu hari distribusi tersebut akan dihitung dalam horizon anggaran tahunan dan tidak terbatas pada periode tertentu seperti libur Lebaran. Pun begitu, opsi ini masih dalam tahap pembahasan dan akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti biar Ketua MBG yang ngumumin, kan dia harus lapor juga ke presiden. Tapi saya hanya bilang, ruang untuk itu ada. Jadi kalau kepepet, ya itu yang dikerjakan,” ujarnya.

Purbaya juga menepis anggapan bahwa tekanan global akibat kenaikan harga minyak akan langsung membawa Indonesia ke jurang krisis. Ia menilai, pemerintah memiliki pengalaman dan instrumen kebijakan yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Jangan bilang dua bulan lagi kita akan hancur. Dari mana? Karena harga minyak tinggi?” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah periode krisis global sebelumnya, seperti krisis keuangan 2008–2009 hingga lonjakan harga minyak pada 2012-2013, di mana Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

“Kita sudah teruji menghadapi krisis energi harga minyak yang tinggi dengan kebijakan yang pas, sehingga kita bahkan tidak resesi,” ujar Purbaya.

Baca juga artikel terkait PURBAYA YUDHI SADEWA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Flash News
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana