tirto.id - Pemerintah meyakini pembatasan kegiatan masyarakat melalui peniadaan mudik di masa liburan lebaran Idul Fitri tahun ini, akan efektif mengendalikan laju kasus COVID-19. Namun, di sisi lain pemerintah juga mengakui akan ada kontraksi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana pengalaman di tahun lalu yang menyebabkan kontraksi terdalam pada kuartal II-2020.
Untuk itulah demi meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah akan mengadakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di akhir Ramadhan nanti.
“Pemerintah akan mengadakan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadhan (Harbolnas Ramadhan), yang rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idul Fitri), bekerjasama dengan Asosiasi, Platform Digital, Pelaku UMKM, Produsen Lokal, dan para Pelaku Logistik Lokal,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Rabu (7/4/2021).
Airlangga mengatakan pemerintah berjanji memberikan subsidi guna menggratiskan biaya ongkos kirim (ongkir), untuk pembelian produk lokal dan produk UMKM Indonesia.
"Pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga program Harbolnas Ramadhan yang diselenggarakan pemerintah ini salah satu upaya memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjadikan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini sebagai momentum untuk mengungkit ekonomi di kuartal II-2021, dengan tetap menjaga pengendalian pandemi Covid-19.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 diproyeksikan masih negatif, sehingga untuk dapat kembali ke level pertumbuhan pra-Covid, ekonomi harus tumbuh mencapai 7% di kuartal II-2021.
Airlangga menegaskan momen Ramadhan dan Idul Fitri harus dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi, terutama melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih negatif, untuk bisa kembali ke level pra-Covid atau sekitar 5% (YoY) di 2021, dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7% pada kuartal II-2021.
Apabila pertumbuhan di kuartal II-2021 tidak mencapai 6,7% maka target pertumbuhan ekonomi 5% di tahun 2021 tidak tercapai.
Pemerintah, kata Airlangga telah menyusun beberapa kebijakan guna mengoptimalkan peningkatan konsumsi pada Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2021. Selain program Harbolnas, kebijakan lainnya yaitu mewajibkan pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dan Gaji ke-13 serta THR untuk ASN/TNI/Polri.
Pemberian THR dan Gaji ke-13 tersebut diperkirakan bisa menghasilkan potensi untuk konsumsi sebesar Rp215 triliun.
“Setelah memberikan berbagai dukungan dan insentif kepada dunia usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewajibkan pembayaran THR kepada Karyawan,” kata dia.
Menjelang lebaran, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran target output Perlindungan Sosial berupa PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai yang belum terpenuhi di Q1, untuk direalisasikan pada April sampai dengan awal Mei.
Memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Lebaran) serta penyaluran program Perlinsos lainnya, diperkirakan akan berpotensi meningkatkan realisasi sebesar Rp14,12 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan Bansos Beras bagi masyarakat selama Ramadhan, melalui program Penyaluran Bantuan Beras sebesar masing-masing 10kg untuk para Penerima Kartu Sembako. Penyaluran akan dilakukan pada akhir bulan Ramadhan atau pada masa peniadaan mudik berlaku.
“Pada akhir bulan Ramadhan, saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi masyarakat, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Diharapkan melalui kebijakan ini, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021,” pungkasnya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Bayu Septianto
