tirto.id - Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diputuskan sebagai kepengurusan yang sah oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Meski akhirnya menang, mereka ternyata membuka pintu lebar bagi kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB), bahkan untuk Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang diangkat sebagai ketua umum.
Hal tersebut terlihat dari pernyataan beberapa kader di bawah pimpinan AHY. Di hari yang sama pengumuman Kemenkumham atas status kepengurusan Moeldoko, Rabu (31/3/2021), kader senior Rachland Nashidik mengatakan mereka akan membuka tangan dan menerima jika Moeldoko ingin masuk ke partai, bahkan siap mendukungnya maju dalam Pilkada Jakarta pada 2024 mendatang.
“Ketua Bapilu @Andiarief_ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI Jakarta dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!” tulis Rachland.
Kemarin lusa (5/4/2021), AHY juga mengungkapkan akan memaafkan para kader yang hadir di agenda KLB di Deli Serdang pada awal Maret lalu. AHY mengatakan pihaknya membuka pintu bagi siapa pun yang ingin bergabung lagi setelah mengungkapkan penyesalan kendati tindakan mereka sendiri tak akan dilupakan.
Merespons ucapan Rachland tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kubu KLB Muhammad Rahmad malah mengatakan bahwa merekalah yang berniat mengusung AHY untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. AHY pernah mengikuti laga Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu. Saat itu lawan dia adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama. AHY kalah di putaran pertama dan akhirnya Anies yang menang.
Rahmad menyinggung bagaimana AHY dulu keluar dari militer dan menjadi sipil untuk ikut ke dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia menilai keputusan itu diambil demi ambisi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pak Moeldoko siap menyalurkan kembali hasrat AHY dan SBY itu untuk maju kali kedua sebagai calon Gubernur DKI. Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan,” kata Rahmad lewat keterangan tertulis, 4 April lalu.
Kata Rahmad, Moeldoko tak memiliki orientasi mencari kekuasaan meski setuju diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Moeldoko, kata dia, hanya ingin “menyelamatkan Demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024.”
Partai Demokrat kubu KLB memang belum menyerah meski yang dianggap sah adalah kepengurusan AHY. Saiful Huda Ems, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Moeldoko, sempat mengatakan “Kementerian Hukum dan HAM bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalah.”
Mereka berniat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menganggap dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kubu AHY yang diresmikan tahun 2020 lalu tidak sah. Menurut mereka AD/ART yang berlaku adalah yang terbit tahun 2005.
Peluang Moeldoko di Pilgub 2024
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengatakan upaya Partai Demokrat seolah-olah ingin merangkul Moeldoko lewat Pilgub 2024 sebenarnya upaya mengonsolidasikan kekuatan AHY dan partai.
“Karena konflik secara terus-menerus akan membuat partai kehabisan energi, termasuk menyiapkan strategi politik ke depan menjadi goyah. Dengan merangkul, maka konsolidasi bisa cepat dilakukan,” kata perempuan yang kerap disapa Puput, saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa (6/4/2021) malam.
Menurut Puput, AHY dan Moeldoko sama-sama melihat kekuatan politik yang potensial satu sama lain untuk pemilihan umum mendatang. AHY melihat Moeldoko sebagai politikus yang punya pengaruh, begitu juga Moeldoko yang melihat Partai Demokrat bisa menjadi kendaraan politik di masa depan.
“Namun, strategi keduanya melihat tidak boleh saling mematikan langkah menuju pilpres. Kita tahu bahwa potensi terbesar nanti adalah pilkada dan pemilu bersamaan, sehingga jika Moeldoko dicalonkan untuk DKI 1, maka kemungkinan calon dalam pilpres tetap AHY, dan begitu sebaliknya,” kata Puput memprediksi.
Puput mengatakan masih sulit membaca peta politik di Pilgub Jakarta 2024 mendatang sebab dalam politik semua mungkin terjadi. Namun, Puput menilai salah satu faktor penentunya adalah peta pencalonan Pilpres 2024 itu sendiri.
“Capres yang potensial tetapi kalah berkompetisi merebut dukungan partai atau kalah popularitas dengan calon lain bisa jadi melihat pencalonan DKI satu sebagai peluang politik,” kata dia. “Kalau prediksi nama-nama, beberapa waktu lalu kayaknya sempat ada survei bilang beberapa nama, ya, termasuk persaingan sengit antara Risma dan Anies. Tapi saya kira nama ini pun bisa sangat berubah.”
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
