Menuju konten utama

Pemerintah Butuh Rp50 T untuk Aliri Listrik 780.000 Rumah Tangga

Pemerintah berharap agarPLN dapat membangun peta jalan atau road map untuk program listrik desa untuk penyaluran listrik kepada desa yang belum tergapai.

Pemerintah Butuh Rp50 T untuk Aliri Listrik 780.000 Rumah Tangga
Seorang warga bersiap memasukkan nomor token listrik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

tirto.id - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu, mencatat masih ada sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Padahal, Indonesia sudah merdeka sejak 80 tahun yang lalu.

“Masih ada sekitar 780 ribu saudara kita, rumah tangga, yang belum mendapatkan akses listrik. Ini sangat penting ya,” katanya dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL 2025-2024 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2026).

Menurut Jisman, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk dapat menyediakan akses listrik untuk kebutuhan masyarakat tersebut kedepannya. Dia pun berharap agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dapat membangun peta jalan atau road map untuk program listrik desa untuk penyaluran listrik kepada 5.700 desa yang belum tergapai.

“Kami sudah menyiapkan roadmap-nya sekitar Rp50 triliun, dan ada 5.700 desa yang belum dilayani oleh PLN. Jadi kita mendorong desa tersebut dilayani oleh PLN, supaya lebih sustain,” jelas Jisman.

“Jadi kami berharap nanti listrik desa ini harus dilayani PLN, dan ada hal lagi yang menguntungkan bahwa harus dilayani oleh PLN, bahwa masyarakat tersebut harus mendapatkan subsidi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan masyarakat yang belum mendapat akses listrik berada di daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sehingga mereka wajib untuk diberikan subsidi dari pemerintah.

“Masyarakat tersebut harus mendapatkan subsidi. Kalau yang sekarang ini belum dilistriki, ada di daerah 3T yang berhak atas subsidi. Kalau tidak ada listrik, maka tidak ada subsidi,” kata Jisman.

Maka dari itu, Jisman menegaskan pentingnya kehadiran PLN di daerah-daerah, mengingat masih banyaknya program listrik desa mandiri dari berbagai kementerian dan lembaga, tetapi tidak berkelanjutan.

“Karena apa yang ada sekarang, dan sebelum-sebelumnya banyak program-program dari KL dan mandiri untuk listrik desa ini, tapi tidak sustain,” ujar Jisman.

Baca juga artikel terkait KEMEN ESDM atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Insider
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dwi Aditya Putra