Pemerintah Bentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren

tirto.id - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. Pembentukan satgas ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas robohnya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 67 orang meninggal dunia, pada 29 September 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhamin Iskandar (Cak Imin), berujar satgas tersebut dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Satgas itu bakal mengaudit pondok pesantren yang memiliki bangunan rawan roboh dan berusia ratusan tahun.

Menurut Cak Imin, Satgas Penataan Pembangunan Pesantren bakal mengecek data pondok pesantren yang rawan roboh dari pemerintah maupun yang didapat dari laporan masyarakat.

"Kami akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Kami lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kami buka hotline," ucapnya di Gedung Kementerian PU, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

"Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline," sambungnya.

Usai mengantongi data tersebut, Satgas Penataan Pembangunan Pesantren bakal menyusun langkah agar peristiwa Pondok Pesantren Al-Khoziny tidak terulang di lokasi lain.

"Satuan tugas ini nanti akan, selain mengaudit, melakukan pembinaan dan pembenahan proses-proses dan prosedur," terang Cak Imin.

Di satu sisi, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebutkan pihaknya tak cuma menunggu laporan masyarakat terkait bangunan pondok pesantren yang rawan roboh. Pemerintah juga akan mencari pondok pesantren yang rawan roboh.

Kata Dody, pemerintah akan mulai mencari di provinsi dengan pondok pesantren terbanyak. Misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat.

"Sementara, kami sampling dulu. Yang tidak masuk sampling, mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Jadi, kami kerja paralel, semuanya yang bisa kami kejarkan hari ini kami kerjakan, nanti input dari masyarakat tetap kami perlukan," sebut Dody di lokasi yang sama.