Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik underinvoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun 34 tahun terakhir. Temuan tersebut, menurutnya, didasarkan pada data perdagangan internasional milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
"Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar AS selama 34 tahun, atau Rp15.000 triliun," ungkapnya dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Selada (23/6/2026).
Dalam pemaparannya, Prabowo menjelaskan data United Nations Comtrade (UN Comtrade) menunjukkan, Indonesia sebenarnya mencatatkan kinerja perdagangan yang positif selama lebih dari dua dekade terakhir, yakni mencapai 436 miliar dolar AS.
Meski begitu, surplus tersebut dinilai belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nasional. Sebab, berdasarkan data yang sama, terdapat arus keluar kekayaan nasional mencapai 343 miliar dolar AS dalam 22 tahun.
"Jadi, kita lihat dari neraca itu inflow-outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun, uang yang keluar itu 343 miliar dolar AS. Jadi, keuntungan 436 miliar dolar AS, yang keluar 343 miliar dolar AS. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," beber Prabowo.
Prabowo juga menyoroti adanya anomali antara capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, selama tujuh tahun terakhir Indonesia kerap mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen per tahun. Secara teori, akumulasi pertumbuhan tersebut seharusnya meningkatkan kemakmuran masyarakat secara lebih luas karena rata-rata total pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya tembus 35 persen.
Namun, data yang diterimanya setelah menjabat presiden menunjukkan adanya kecenderungan berbeda.
"Tujuh tahun kali lima berarti 35 persen, pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen. Tapi, kenyataannya itu yang saya katakan saya merasa ditohok," lanjutnya.
Kenyataannya, jumlah masyarakat miskin disebut masih bertambah, sementara sebagian kelompok yang sebelumnya telah masuk kelas menengah justru kembali mengalami penurunan kondisi ekonomi. Bagi Prabowo, situasi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.
"Katanya negara tambah kaya (tumbuh) 30 persen. Rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai. Bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang," tutup Prabowo.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
