tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk transparan mengenai pembiayaan acara Formula E yang digelar pada Juni 2022. Dia bilang hampir dua bulan perhelatan Formula E berlalu, tapi hasil audit belum juga dipublikasikan.
"Kan mereka [Pemprov DKI] mengatakan [Formula E] akan diaudit. Tapi sampai sekarang auditnya belum keluar. Siapa yang mengaudit mereka? Belum tahu," kata Gilbert kepada reporter Tirto, Senin (1/8/2022).
Anggota Komisi B DPRD DKI ini menuturkan kerugian akan terlih saat anggaran penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 diaudit.
Gilbert meminta audit dilakukan auditor khusus dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, BPKP lebih mengerti aturan pemerintah dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Ia bilang BPKP memiliki wewenang untuk melihat semua hal terkait Formula E seperti MoU awal di New York dan revisi yang di Singapura, kontrak dengan pihak lain, sumber biaya dan hal lainnya yang tidak dibuka ke DPRD.
"Besarnya biaya yang dikeluarkan saat tender dan pembengkakan biaya padahal tender sudah disepakati akan lebih dipahami auditor BPKP," ucapnya.
Selain itu, kata Gilbert, sumber pembiayaan Formula E juga perlu diperjelas. Ia beralasan BPK melarang penggunaan uang negara atau APBD DKI Jakarta untuk Formula E.
Gilbert menambahkan divestasi saham cucu perusahaan Jakpro, yakni PT Jakarta Marga Jaya, juga perlu diperiksa apakah berkaitan dengan Formula E. Ia mengklaim BPK menemukan ketidaksesuaian dalam divestasi tersebut yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp300-400 miliar.
"Sikap moral Pemprov DKI diperlukan untuk audit ini, dan hasilnya untuk segera dipublikasikan," tuturnya.
Gilbert menilai masyarakat akan melihat turunnya transparansi era Gubernur Anies dibanding pendahulunya.
"Sebaiknya ini dijawab dengan keterbukaan seperti dalam transparansi Formula E," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
