Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meminta semua jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) menjadikan periode pascalebaran 2026 sebagai momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan semangat melayani masyarakat.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kemensos yang digelar di Jakarta, Rabu (25/3/2026), ia menegaskan setiap program kementerian mesti mengedepankan akuntabilitas, kecepatan, dan ketepatan sasaran agar bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pascalebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program, data, pengawasan, dan layanan harus bermuara pada satu tujuan, yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat," kata Gus Ipul dalam rapat yang digelar secara hybrid dan diikuti oleh para pimpinan seluruh direktorat di Kemensos.
Gus Ipul sekaligus mengingatkan agar tidak ada ego sektoral di lingkungan kementerian. Ia meminta para direktur lebih aktif berkoordinasi secara formal maupun informal guna menciptakan "orkestrasi" kerja yang padu dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh layanan harus bermuara pada upaya memperkuat dan memuliakan warga.
"Satu orkestrasi yang terhubung satu dengan yang lain. Coba para direktur, sering-sering ngobrol, tidak hanya (secara) formal, tapi pokoknya yang tugasnya tampak bersinggungan, saya minta benar-benar duduk bersama cari solusi, cari koordinasi, cari cara untuk mengintegrasikan program. Tolong konkretkan dan tolong ini jadi satu policy (kebijakan) yang nanti berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, kerja sama lintas kementerian juga menjadi prioritas. Gus Ipul mendorong koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Selama proses konstruksi berjalan, ia meminta disediakan skema transisi bagi para siswa Sekolah Rakyat. Saat belum ada gedung permanen, kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan di fasilitas lain yang tersedia.
"Kemudian, perlu percepatan evaluasi pemerataan SDM Sekolah Rakyat secara jujur, mana yang sudah cukup, mana yang masih kurang guru, mana yang kurang wali asuh, wali asrama, tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya," tambahnya.
Penguatan Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
Gus Ipul menyinggung pula program rehabilitasi sosial (rehsos). Dia menginstruksikan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk mengedepankan pendekatan manusiawi berbasis keluarga dan komunitas dalam melayani kelompok rentan seperti lansia, korban napza, dan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya menjaga standar etika serta mutu intervensi demi memulihkan harkat dan fungsi sosial maupun harapan hidup para penerima manfaat.
Dia pun mendorong semua sentra Kemensos untuk bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang responsif dan solutif. Sebagai garda depan layanan Kemensos di sejumlah provinsi, sentra-sentra itu diharapkan tidak sekadar menyediakan pelayanan administratif.
"Sentra harus menjadi simpul yang menghubungkan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan pelayanan kedaruratan. Perlu penegasan kembali peran setiap sentra sesuai kebutuhan wilayah dan kelompok sasaran," jelasnya.
"Sentra harus punya fokus yang jelas, pelayanan yang terukur, dan hasil [kerja] yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sentra berjalan rutin, tetapi kehilangan makna strategisnya," tambah Gus Ipul.
Sentra-sentra di berbagai provinsi, lanjut Gus Ipul, harus menghindari posisi pasif dan beralih ke pendekatan "jemput bola" dengan aktif memetakan persoalan sosial di wilayah masing-masing dan membangun jaringan. Sentra-sentra harus lebih aktif lagi agar bisa menyediakan intervensi yang tepat.
"Perlu penguatan kolaborasi dengan pemda, pilar-pilar sosial, komunitas dan lembaga, masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya penyerapan anggaran, tapi perubahan nyata dalam kehidupan penerima manfaat," tegas dia.
Terkait perlindungan sosial, Gus Ipul meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih transparan, tepat waktu, dan mudah diakses. Penanganan aduan masyarakat juga diharapkan lebih cepat, solutif, dan mekanismenya lebih simpel.
Sebagai program perlindungan sosial, bansos diharapkan tidak hanya menjadi bantalan ekonomi. "Perlindungan sosial harus menjadi bantalan masyarakat rentan sekaligus dihubungkan dengan pemberdayaan dan jalan menuju kemandirian atau graduasi. Pendamping sosial PPPK, Tagana, karang taruna, pekerja sosial, dan seluruh pilar sosial harus terus diperkuat kapasitas dan kolaborasinya," ujar Gus Ipul.
Penguatan program pemberdayaan sosial tidak luput dari perhatian Gus Ipul. Pemberdayaan penting diperkuat agar warga penerima bansos mampu bangkit menjadi mandiri secara ekonomi. "Pemberdayaan harus dibangun bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra. Target graduasi harus jelas," kata dia.
Sementara terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Gus Ipul memerintahkan agar proses pembaruan basis data penyaluran bansos itu terus dikawal dengan serius. Jajaran Kemensos perlu memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pemutakhiran data berjalan lancar.
Pada kesempatan yang sama, Mensos mendorong agar kerja berbasis data menjadi bagian dari budaya kementerian. Ia bahkan mendorong semua unit Kemensos bekerja berdasarkan data, bukan asumsi.
Penguatan Pengawasan Internal
Melalui Rapim Kemensos, Gus Ipul mengingatkan urgensi penguatan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai pengawal utama program-program kerja kementerian.
Ia menekankan, pengawasan harus dilakukan secara dini dan cermat untuk memastikan seluruh program Kemensos berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan minim masalah.
Gus Ipul pun mendorong Irjen Kemensos untuk lebih memprioritaskan fungsi pencegahan, pendampingan, dan peringatan dini (early warning system) dibanding sekadar penindakan setelah masalah muncul.
"Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan lebih menyentuh titik-titik rawan di pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bansos, pengelolaan sentra, Sekolah Rakyat, dan pemanfaatan anggaran. Irjen perlu memperkuat fungsi pencegahan, pendampingan, audit, monitoring, dan peringatan dini, bukan hanya penindakan setelah masalah terjadi," ujar Gus Ipul.
Baginya, transparansi dan keterbukaan seluruh unit kerja terhadap pengawasan adalah kunci untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik. Penguatan pengawasan internal berguna dalam mencegah kesalahan, pemborosan, dan lemahnya pengendalian dalam program-program Kemensos.
"Penguatan Irjen penting agar tidak ada ruang bagi kelalaian, pemborosan, penyimpangan, atau lemahnya pengendalian internal dalam program yang menyangkut rakyat kecil," tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
