tirto.id - Partai Buruh menggagas Koalisi Orang Kecil untuk melawan wacana dibentuknya Koalisi Besar yang kini muncul di publik. Mereka mengklaim bahwa pembentukan koalisi besar partai politik mencederai demokrasi Indonesia karena membuat Indonesia mengarah pada demokrasi terpimpin.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim keberadaan koalisi besar berpotensi membuat Indonesia dikelola oleh sekelompok partai yang mengejar kekuasaan tanpa gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera.
Oleh karena itu, Partai Buruh akan membangun Koalisi Orang Kecil dengan partai politik non-parlemen dan partai baru demi menghadapi koalisi besar.
“Untuk melawan koalisi besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non-parlemen dan partai politik baru untuk menggagas koalisi orang kecil demi mengadang sistem demokrasi terpimpin,” kata Said Iqbal dalam keterangan, Minggu (9/4/2023).
Iqbal mengatakan sistem demokrasi terpimpin pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya, hukum, dan demokrasi di Indonesia. Hal ini, karena, kekuasaan terpusat pada sekelompok elit yang seolah-olah bisa mengatur semua kemauan rakyat.
“Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh koalisi besar parpol membahayakan demokrasi karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold,” ujar Said Iqbal.
Oleh karena itu, Koalisi Orang Kecil yang digagas Partai Buruh akan melibatkan parpol non-parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan, penggiat hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan gerakan sosial lainnya untuk melawan hegemoni parpol besar yang merasa paling mengetahui cara membangun Indonesia dan sistem demokrasi yang sehat.
“Koalisi orang kecil ini akan melawan dengan cara konstitusional yaitu menghapus presidential threshold, parliamentary threshold, dan membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Tidak hanya melakukan judicial review, Iqbal mengklaim bahwa gerakan massa melalui aksi-aksi di Mahkamah Konstitusi akan digelar oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, dan kelas pekerja lainnya secara konstitusional dan damai untuk menghentikan dan menghadang sistem demokrasi terpimpin yang sedang digelar koalisi besar.
"Daulat rakyat harus dikembalikan pada rakyat. Bukan segelintir elit yang mengatasnamakan rakyat tetapi semata-mata mengejar Capres dan Cawapres tanpa gagasan yang jelas tentang membangun Indonesia menuju negara sejahtera (welfare state)," tegas Said.
Dalam waktu dekat, koalisi orang kecil ini akan dideklarasikan Partai Buruh bersama partai politik lainnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
