tirto.id - Setiyardi Budiono, pemimpin redaksi Obor Rakyat, bercerita mengenai rencananya menerbitkan kembali tabloid Obor Rakyat. Ia juga menjelaskan terkait tuduhan Obor Rakyat pada Pilpres 2014 yang dianggap sebagai media hoaks dan propaganda.
“Ketika kami baru mau nulis Prabowo-Hatta keburu dipanggil polisi di Mabes,” kata Setiyardi kepada Tirto melalui sambungan telepon.
“Jadi bukan hanya menulis Jokowi, karena [saat itu] baru ada Jokowi," klaimnya.
Pada Mei 2014 atau dua bulan sebelum Pilpres dihelat, Obor Rakyat merilis laporan sampul berjudul "Capres Boneka". Ia membingkai Jokowi sebagai boneka yang harus menjalankan perintah PDI Perjuangan dan melayani kepentingan Megawati, Ketua Umum PDIP. Sebagian tulisan tabloid ini menuding Jokowi sebagai muslim yang menyimpang dan keturunan Tionghoa. Ia dicetak sekurang-kurangnya seratus ribu eksemplar dan disebarkan ke pesantren dan masjid di pulau Jawa.
Setiyardi menerima cuti bersyarat sejak 3 Januari 2019 dan bakal menjalaninya hingga 8 Mei 2019. Sebelumnya, ia menjalani hukuman penjara atas kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi lewat Obor Rakyat pada Pilpres 2014.
Beberapa komunitas pers menanggapi rencana Setiyardi tersebut. Dewan Pers mengatakan tak mengapa Obor Rakyat terbit kembali. Tapi dengan syarat: menerapkan kode etik jurnalistik.
"Pokoknya dia patuh prinsip jurnalisme," ujar Ahmad Djauhar pada 11 Januari 2019. Djauhar yakin para pendiri Obor Rakyat paham tentang kode etik jurnalistik sebab Setiyardi adalah orang lama di dunia itu.
Setiyardi berkata kepada Tirto bahwa Obor Rakyat akan hadir sebelum Pilpres dihelat 17 April 2019, dengan dua medium, cetak dan online, dan isinya mengulas isu politik.
Berbincang selama 50 menit, berikut petikan wawancara dengan Setiyardi.
Apa pertimbangan Anda berencana akan kembali menerbitkan Obor Rakyat?
Pertanyaannya sebaliknya. Kenapa enggak diterbitkan, kenapa harus dilarang?
Pertanyaan saya merujuk penerbitan yang lalu membuat Anda terjerat kasus hukum dan segala macam, kenapa?
Wartawan masuk penjara mah enggak apa-apa, yang penting enggak masuk neraka.
Kalau dulu isi Obor Rakyat lebih mengkritik atau meng-counter Jokowi?
Enggak juga. Kalau dulu kan baru Jokowi yang jadi capres. Kalau Anda riset 2014, yang pertama deklarasi itu baru PDI-P. Baru Jokowi yang dicalonkan jadi capres. Pada edisi pertama Obor Rakyat itu. Yang kedua, bahkan Pak JK (Jusuf Kalla) pun tidak ada.
Edisi pertama Obor Rakyat saat itu memang dibuat kapan?
Edisi pertama kalau tidak salah bulan Februari 2014.
Waktu itu belum mendaftar ya Jokowi-JK?
Belum. Baru PDIP deklarasi di kantor mereka di Lenteng Agung, mendeklarasikan Jokowi. Bahkan Pak JK pun belum ada, Prabowo-Hatta pun belakangan. Ketika kami baru mau nulis Prabowo-Hatta keburu dipanggil-panggil polisi di Mabes Polri. Jadi bukan hanya menulis Jokowi, karena baru ada Jokowi. Itu orang yang salah.
Karena PDIP suaranya 19 persen sekian, sehingga dia dipastikan bisa mencalonkan capres. Sehingga partai lain, kemudian Gerindra, masih mencari-cari pasangan koalisi. Jadi belakangan.
Edisi selanjutnya bagaimana?
Edisi selanjutnya kami belum menulis Prabowo. Saya sudah liputan tentang Prabowo-Hatta. Tapi kami sudah dipersoalkan di Mabes Polri.
Jadi ada pendapat bahwa Obor Rakyat dituduh melakukan kampanye hitam, kampanye negatif, untuk menguntungkan Prabowo itu bagaimana?
Ya buktinya fakta hukumnya tidak ada sama sekali. Di Mabes Polri pun dan di pengadilan, mencoba mencari hubungan saya dengan Prabowo, enggak ada dan memang tidak ada. Kayak Tirto, misalnya, menulis satu edisi tentang Jokowi atau Tirto menulis tentang Prabowo, kan enggak berarti bisa dibilang Tirto mendukung Jokowi atau Prabowo. Kan, pada edisi selanjutnya, bisa nulis figur yang lain, bisa saja. Cuma orang enggak melihat seperti itu, enggak tahu latar belakangnya.
Memang latar belakangnya apa?
Ya begitu, karena Jokowi yang sudah dideklarasikan. Coba deh riset, tanggal berapa Jokowi dideklarasikan oleh PDI-P dan kapan pasangan Prabowo-Hatta terbentuk. Itu jelas-jelas belum ada pasangan lain dan bahkan Pak JK pun belum ada.
[Catatan: Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden pada 14 Maret 2014.]
Apa yang mau dikemukakan oleh Obor Rakyat?
Siapa yang mengerti Pak Jokowi? Enggak ada, kan? Rakyat butuh tahu enggak calon presidennya itu siapa menurut Anda? Wajib tahu malah. Kewajiban itu melekat pada Pak Jokowi untuk menjelaskan siapa dirinya, karena di media sosial berseliweran berbagai rumor tentang dia.
Nah, itu yang harus diklarifikasi. Harusnya Pak Jokowi berinisiatif mengklarifikasi itu. Dari sisi pers itu menarik untuk ditulis tentang berbagai hal yang berseliweran di media sosial.
Soal Jokowi dituduh sebagai "Cina" dan "PKI"?
Macam-macamlah, macam-macam latar belakang. Ya sebetulnya itu bukan hanya Pak Jokowi, siapa pun capres dan kapan pun kalau ada informasi yang berseliweran, baik lewat media mainstream maupun lewat media sosial, capres atau kandidat siapa pun itu wajib mengklarifikasi, menurut saya. Misalnya Sandiaga Uno, ada isu apa, isu korupsi misalnya, dia wajib mengklarifikasi itu sebagai calon pemimpin negara.
Kalau tugas itu dilakukan oleh institusi pers, itu harus dihormati. Ini bukan hanya Pak Jokowi, tapi kepada siapa pun yang maju. Apalagi Pak Jokowi katakanlah figur yang baru muncul dalam kancah nasional dan orang masih banyak bertanya, 'Apa sih latar belakangnya?'
Tapi Obor Rakyat alih-alih menyebarkan informasi, justru dianggap media hoaks. Bagaimana?
Ya, klarifikasi saja. Pak Jokowi juga. Saya juga punya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pak Jokowi. Kan itu delik aduan. Saya kena pasal 310 [pencemaran nama baik], delik aduan. Jadi orang yang melaporkan saya wajib dibuat BAP-nya. BAP-nya juga tidak menjelaskan, apa kesalahan tulisan saya.
Siapa melaporkan Anda?
Pak Jokowi langsung. Saya punya BAP-nya. Nanti suatu saat saya akan buka. Tidak menjelaskan. [Hanya menjawab pertanyaan, apakah] tulisan [Obor Rakyat] ini benar? Dijawab tidak benar. Tapi Pak Jokowi tak menjelaskan yang benar bagaimana. Persoalannya seperti itu.
Tapi [tulisan tentang kandidat pilpres dalam Obor Rakyat ini] ini tidak hanya berlaku untuk Pak Jokowi lho ya. Siapa pun, kapan pun, nanti di 2024 misalnya ada lagi kandidat "mister X", ya dia harus menjelaskan jati dirinya. Siapa orangtuanya, latar belakang pendidikannya. Apakah dari latar belakang bisnis atau apa? Kalau ada catatan-catatan masa lalu boleh juga. Siapa pun calon presiden nanti harus begitu.
Anda bilang Obor Rakyat akan terbit lagi, akan mengupas apa?
Calonnya sudah ada dua-duanya dan berbeda ketika dulu Obor Rakyat baru pertama kali terbit (2014). Sekarang saya akan tulis semua. Pak Jokowi akan saya tulis, Pak Prabowo akan saya tulis, Pak Ma’ruf Amin akan saya tulis, Sandiaga Uno akan saya tulis.
Obor Rakyat menulis tentang "Jokowi Cina", "Jokowi PKI"?
Saya tidak pernah menulis Jokowi PKI. Satu pun tidak ada, yang bilang itu La Nyalla, dia ngaku-ngaku loper Obor Rakyat. Kenal saja enggak, demi Allah. Ketemu saja juga enggak. Saya pemrednya, cek saja.
Kalau soal Cina bagaimana?
Cina itu ditulis berdasarkan informasi yang sudah beredar dan sampai sekarang itu beredar luas. Tidak hanya Obor Rakyat, Metro TV juga memberitakan itu cuma dengan angle berbeda.
Menurut saya, harusnya itu diklarifikasi. Mudah-mudahan Pak Jokowi berkenan menerima wawancara Obor Rakyat. Sebelum terbit, tentu saya akan mengajukan surat permohonan wawancara ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ma’ruf Amin, Pak Sandiaga Uno.
Mengenai "Jokowi Cina", saya menyebutnya asosiasi, merujuk rasa penasaran tentang 'kecinaan' atau 'ketionghoaan' seseorang...
Enggak juga. Seorang kandidat itu, kita tidak menyebut Cina itu jelek. Misal saya menyebut Prabowo orang Banyumas, itu jelek atau enggak? Itu kan netral. Itu tidak mencap bahwa Cina atau Jawa baik atau buruk. Kita hanya mendefinisikan profil kandidat.
Atau begini, Prabowo itu lulusan Akmil, Jokowi lulusan Kehutanan UGM. Kita enggak menyebut rasis seseorang dan kita tidak menyebut baik atau buruk. Hanya menyebut profil dari sang kandidat.
Menurut saya begini, deskripsi itu tidak bekerja di ruang kosong. Dalam masyarakat, ada sentimen mengenai Tionghoa, misalnya. Bagaimana tanggapan Anda?
Saya sendiri tidak menganggap Tionghoa itu buruk, ya. Persepsi seseorang salah itu. Kita harus mengajarkan itu. Bahkan Walisongo, dalam sebuah catatan Gus Dur, pernah menyebut ada yang dari Tionghoa. Enggak masalah, begitu lho. Enggak ada masalah misalnya kita menyebut, Pak SBY dari Pacitan. Kan enggak bisa dibilang Anda rasis, enggak juga.
Saya paham maksud Anda, kalau nanti ada media yang menyebut itu selain Obor Rakyat, itu akan menjadi deskripsi belaka. Itu akan jadi masalah kepada publik jika itu bukan data resmi dari sang kandidat. Itu yang akan jadi persoalan.
Menurut saya, mengenai Tionghoa, Jawa, bangsa ini telah selesai sejak undang-undang setelah reformasi disahkan. Istilah pribumi dan non-pribumi juga sudah tidak ada di era sekarang ini.
Tapi survei menyebutkan orang tidak mau dipimpin oleh Tionghoa?
Sama juga orang Indonesia [memilah] Jawa dan non-Jawa, misalnya. Tapi kita tidak boleh menganggap orang dari luar Jawa itu lebih buruk. Saya lahir di Lampung, apakah Lampung itu lebih buruk?
Anda mau menjelaskan Obor Rakyat semata mendeskripsikan dan tidak menerima deskripsi itu sebagai sentimen rasial?
Saya tidak mau disebut [melakukan] sentimen rasial. Buktinya apa? Buktinya saya tidak dikenakan pasal SARA.
Misalnya begini, Anda saya sebut sebagai muslim taat atau Kristen taat, tidak berarti ini deskriptif. Itu biasa saja. Seperti menyebut Pak JK orang Bugis. Memang dia orang Bugis, enggak apa-apa. Saya hanya mendeskripsikan profil dari tokoh yang sedang kita tulis, tidak lebih dan tidak kurang. Harusnya orang memandang seperti itu. Dan kalau dibaca ulang, teksnya memang seperti itu.
Termasuk istilah "capres boneka"?
Kalau itu terjemahan. Boleh, dong. Tirto juga sering menginterpretasikan. Misalnya, menginterpretasikan pelepasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai keteledoran.
Tirto boleh enggak menginterpretasikan seperti itu? Ya boleh, itu hanya dimiliki oleh Tirto.
Kenapa? Karena itu disebut sebagai kebijakan yang grasa-grusu meskipun pemerintah punya pendapat lain tentang itu.
Boleh enggak Obor Rakyat ketika itu menyebut Jokowi sebagai capres boneka? Boleh. Alasannya ... dia dicalonkan oleh partai tertentu, misalnya.
Misalnya boleh enggak menulis SBY sebagai presiden peragu? Itu, kan, asosiasi, sikap orang terhadap Pak SBY. Boleh enggak? Boleh aja.
Benar atau enggak? Itu debatable.
Atau, menyebut Pak Prabowo apalah, sosok yang selalu kalahlah, terserahlah. Boleh saja asal menjelaskan. Ini, kan, media. Media itu mengemas sesuatu yang menarik agar dibaca.
Mungkin perbedaannya Obor Rakyat tidak meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan?
Begini lho, karena kalau mau meminta penjelasan konfirmasi, yang namanya regulasi selalu tertinggal dari realitas yang ada di masyarakat. Itu selalu.
Contoh, misalnya, kita naik ojek, ada jutaan ojek atau ratusan ribu yang sudah dibangga-banggakan pemerintah. Regulasinya belum ada. Itu secara legal formal, itu ilegal. Ketika judical review di MK ditolak sebagai transportasi resmi. Secara resmi, Undang-Undang No 2/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak menerima atau tidak mengakui transportasi publik roda dua.
Kalau mengacu pada Undang-undang pers, ya begitu, ada mekanisme begini, begitu, itu legal formalnya. Ini yang tidak bisa dilawan, berkembang apa yang namanya netizen journalism. Semua warga itu pada akhirnya menjadi wartawan.
Era digital, semua orang sekarang bisa bertindak sebagai wartawan. Ini memang tidak bisa dibendung. Jurnalisme warga akan terus berkembang dan [dalam] jurnalisme warga seperti ini orang tidak akan melakukan konfirmasi. Kecepatan dan lain-lain dibutuhkan.
Nah, konsep baru ini belum diwadahi oleh undang-undang. Tidak konfirmasi badan hukum dan alamat redaksi tidak ada. Tapi hakikatnya kalau mempelajari jurnalisme dasar, hakikatnya mereka melaporkan peristiwa kepada publik.
Tapi Anda membuat apa yang Anda klaim sebagai netizen journalism ini dalam medium lawas?
Eksperimen boleh, dong. Tahun 2014, penetrasi internet belum seperti sekarang. Ketika itu target pasar saya pesantren. Intinya kami ingin menyebarkan informasi. Walaupun kami secara undang-undang belum memenuhi undang-undang pers.
Kenapa memilih [pembaca kalangan] pesantren?
Ini media untuk kepentingan profit. Sama seperti Tirto, punya market yang spesifik. Saya juga berhak memilih target market saya siapa. Obor Rakyat ke depan juga punya target market.
Saya ingin mengonfirmasi, Anda dan Obor Rakyat berkaitan dengan Demokrat. Ada rumor yang bilang begitu?
Saya bagaimana harus menjawab. Indikatornya apa?
[Pilihan] pengacara Anda?
Saya kasih tahu ya, coba anda riset, yang menawarkan saya pengacara itu banyak, tapi kenapa Hinca Panjaitan? Tahu enggak Hinca itu siapa, Hinca Panjaitan itu ambil doktornya tentang pers. Satu-satunya doktor bidang hukum pers itu ya Hinca Panjaitan. Setelah tidak bertemu lama, belakangan dia dipercaya sebagai orang Demokrat. Hinca itu yang mendesain Undang-Undang Pers 1999 dan mendapat penugasan dari Habibie.
Ini semata profesionalitas?
Masak saya mau pakai Mahendradata, ahli hukum pidana? Misalnya, lho. Mana cocok begitu. Atau misalnya Yusril Izha Mahendra, ahli hukum perdata? Sekarang siapa hukum pers? Hinca Panjaitan. Ada banyak lawyer, mungkin ada 20 dan saya memilih Hinca karena pertimbangan itu. Dan menurut saya, karena beliau sangat memahami tentang pers dan Obor Rakyat ini adalah delik pers.
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
