Menuju konten utama

Nusron Siapkan Rp1,3 M Pulihkan Kantor Pertanahan Rusak di Aceh

Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.

Nusron Siapkan Rp1,3 M Pulihkan Kantor Pertanahan Rusak di Aceh
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat berada di Munas MASKI 2025 di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Selasa (25/11/2025). Tirto.id/Sandra Gisela

tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang merusak sejumlah kantor pertanahan di Provinsi Aceh.

Nusron mengungkapkan, bencana alam yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu mengakibatkan sedikitnya empat kantor pertanahan (kantah) terisolasi. Kantor-kantor tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues.

“Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolir, termasuk tiga kantor tanah lainnya, Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues,” kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, dampak terparah terjadi di Kantah Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi tersebut memaksa layanan pertanahan di wilayah itu dipindahkan sementara ke daerah lain. Sementara itu, nilai kerusakan bangunan dan gedung kantor masih dalam tahap penghitungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Selain kerusakan bangunan, Nusron menyebut sarana dan prasarana perkantoran juga mengalami kerusakan berat. Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.

Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan anggaran yang dialokasikan untuk penyewaan ruko dan kantor sementara di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Langsa, serta pemulihan fungsi layanan pertanahan.

“Kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip dan layanan arsip nasional dan kemudian dilakukan untuk evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen," tambah Nusron.

Baca juga artikel terkait ACEH atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Farida Susanty