Hukum

Nadiem Sebut Ibam Tak Layak Dihukum: Beliau Hanya Konsultan
Nadiem membantah adanya intervensi atau arahan darinya yang meminta Ibam untuk mengarahkan kebijakan pengadaan ke pihak atau vendor tertentu.
Indeks Hukum

Imunitas Aset Negara Digugat, Dinilai Hambat Eksekusi Pengadilan
Menurut pemohon, Pasal 50 UU Nomor 1/2004 disalahgunakan sebagai tameng hukum oleh instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD.

Kasus Mobil Nopol Jorok di Sragen: Modif Nomor, Pelat Tak Resmi
Kasus mobil dengan pelat nomor jorok meresahkan warga Sragen. Pemilik melakukan modif nomor pelat hingga membentuk kata yang tak pantas diumbar di publik.

PPATK Sebut Deposit Judol Piala Dunia Mencapai Rp1,2 Triliun
“PPATK melakukan penghentian sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo mencapai Rp325,43 miliar.”

KPK Ungkap Bupati Kuansing Diduga Sunat TPP ASN hingga 50 Persen
Praktik lancung di Kuansing terungkap. KPK sebut Bupati Suhardiman Amby pangkas TPP ASN hingga 50 persen dan iuran paksa demi akali temuan BPK.

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU
Kasus ini terungkap saat KPK telah memulai penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018-2023 sejak September 2024.

Mayat Mutilasi Tanpa Kaki dalam Karung Ditemukan di Depok
Warga Pancoran Mas Depok geger usai temukan mayat termutilasi tanpa kaki dalam karung yang sempat dikira sampah. Polisi buru pelaku pembunuhan sadis ini.

Polisi Periksa Produsen Vape soal Dugaan Eksploitasi Anak Bigmo
Rita mengatakan, tim penyelidik saat ini tengah mendalami status dan peran anak-anak yang terekam dalam video promosi tersebut bersama para pakar.

DPR Bantah Isu Sudah Terima Surpres Pergantian Kapolri
Habiburokhman memastikan tidak benar isu sudah ada surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo.

Tiga Korban TPPO Dipulangkan dari Libya, 41 Orang Masih Terjebak
Modus operandi sindikat ini dengan merekrut CPMI dengan iming-iming pekerjaan sebagai ART di Turki. Para korban dijanjikan gaji sebesar Rp7 juta per bulan.

Gugatan UU Penerbangan, MK: Pemerintah Jangan Cuma Pro Maskapai
Saldi meminta pemerintah untuk menjelaskan keterlibatan lembaga perlindungan konsumen atau asosiasi terkait dalam menentukan besaran kompensasi.
Masuk tirto.id












