Nilai transaksi tersebut melibatkan 8,8 juta masyarakat Indonesia yang terlibat aktif sebagai pemain, 97 ribu di antaranya adalah prajurit TNI/Polri aktif.
Menurut RK, kondisi tersebut serupa dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2012 yang waktu itu belum ber-KTP DKI.