Mungkinkah Golkar Mengalihkan Dukungan untuk JK-AHY di Pilpres?

Oleh: Felix Nathaniel - 4 Juli 2018
Dibaca Normal 4 menit
Wakil Sekjen Golkar, Dave Laksono mengatakan, pihaknya belum pernah membahas pencapresan JK, apalagi menyandingkannya dengan AHY.
tirto.id - Pertemuan tertutup antara Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto dengan Jusuf Kalla (JK), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa kemarin (3/7) memunculkan bermacam spekulasi. Salah satunya terkait wacana Demokrat untuk menduetkan JK-AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai capres-cawapres dari poros ketiga di Pilpres 2019.

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengakui, wacana tersebut memang merupakan aspirasi dari para kader Partai Demokrat. Akan tetapi, kata dia, hingga saat ini, duet JK-AHY hanya sebatas usulan dan bukan sikap resmi partai dalam menyambut Pilpres 2019.

Sebagai bukti, kata dia, nama yang muncul untuk disandingkan dengan AHY bukan hanya JK saja, melainkan juga ada nama lain, seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ferdinand sendiri belum mengetahui mengapa ketiga nama itu muncul. Menurut dia, hal itu akan ditanyakan setelah ada rapat partai tentang Pilpres 2019.

“Ini kan belum menjadi sikap partai, tapi aspirasi dari kader kami harus kami terima dan tampung. Ketua umum kami ke daerah, kan, untuk menampung itu juga,” kata Ferdinand kepada Tirto, Rabu (4/7/2018).

Meski begitu, Ferdinand menyatakan bahwa 90 persen kader menginginkan AHY masuk ke bursa capres atau cawapres pada pilpres tahun depan. Usulan yang paling banyak terdengar, kata dia, adalah menyandingkan AHY dengan JK yang dirasa cocok karena pernah dekat dengan Ketua Umum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait sejumlah pendapat yang menyangsikan AHY, serta menyorot kegagalannya di Pilkada Jakarta 2017, kata Ferdinand, tidak akan menyurutkan rencana pencalonan anak sulung SBY itu. Ferdinand mengaku, kader dan pengurus Demokrat sendiri akan mengkaji kelebihan dan kekurangan AHY. Kepastian tersebut akan ditentukan oleh majelis tinggi Partai Demokrat.

“Majelis tinggi akan bersidang beberapa kali nanti untuk menetapkan AHY masuk bursa atau tidak dari akhir Juli sampai Agustus. Belum pernah dibahas oleh majelis partai,” kata Ferdinand menambahkan.

Menurut Ferdinand, jika nanti Partai Golkar bergabung dengan Demokrat mengusung duet JK-AHY, maka hal itu akan lebih mudah. Akan tetapi, kata dia, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Golkar ataupun JK bahwa mereka akan bergabung dengan Demokrat dan AHY.

Namun demikian, Ferdinand optimistis rencana Demokrat mengusung duet JK-AHY tetap akan berjalan mulus. Alasannya, kata dia, karena apabila JK menghendaki, boleh jadi JK akan maju tanpa perlu menunggu dukungan dari Golkar.

“Pak JK itu, kan, diusulkan tidak identik dengan Partai Golkar, tapi bisa saja didukung partai lain atau Golkar mendukung kalau misal Airlangga enggak diambil Pak Jokowi sebagai cawapres, kan bisa juga. Kami terus bekerja menjalin komunikasi politik dengan partai lain, tapi belum bicara untuk mengusung siapa,” kata dia.


Golkar Perjuangkan Airlangga Cawapres

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan, pihaknya belum pernah membahas pencapresan JK, apalagi menyandingkan politikus senior Golkar itu dengan AHY. Menurut Dave, partai beringin tetap menggodok duet Jokowi-Airlangga Hartarto di Pilpres 2019.

“Saat ini kami mendukung Jokowi-AH. Itu yang pasti. Kalau yang lain-lain itu tidak jelas. Belum ada apa-apa. Tidak pernah ada statement apapun dari Pak JK untuk maju sebagai capres apalagi dengan AHY. Saat ini Golkar fokus untuk evaluasi pilkada kemarin untuk persiapan menuju pileg dan pilpres di 2019,” kata Dave saat dikonfirmasi Tirto, Rabu (4/7/2018).

Dave tidak mau berspekulasi tentang apa yang dilakukan Golkar, apabila JK mengambil keputusan sebagai capres dan didampingi oleh AHY. Menurut Dave, Golkar sampai saat ini hanya berpatok pada hasil Rakernas 2018 yang mendukung Jokowi sebagai capres.

“Belum ada pembahasan atau diskusi menghadapi skenario tersebut, karena itu kami tetap berpegang teguh, Pak Jokowi adalah capres,” kata Dave.

Merespons pernyataan Ferdinand soal gagalnya posisi cawapres Jokowi diserahkan kepada Arilangga, Dave mengaku hal itu masih bisa diperbincangkan. Dave mengatakan, apabila posisi cawapres diberikan pada pihak lain, tentu Golkar akan meminta gantinya.

“Bicara wapres, kami belum ada sikap yang pasti. Semua masih bisa ditentukan. Kalau Jokowi menentukan calon lain, ya harus ada diskusi lebih lanjut dan harus ada pertimbangan real sampai Jokowi memilih calon lain selain dari Golkar,” kata dia.

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira tidak mau mencampuri urusan JK-AHY dan kepastian dukungan Golkar pada Jokowi. Andreas menegaskan, apabila Golkar mau mengalihkan dukungan kepada pihak lain, PDIP tetap tidak akan terpengaruh atau goyah. Ia tetap beranggapan Jokowi kuat sebagai capres untuk Pilpres 2019.

“Itu sudah biasa di politik seperti itu, udah biasa banget. Itu makanan kami sehari-hari. Kami berhadapan dengan segala situasi,” kata Andreas.

Namun, Andreas tidak mau mengomentari pengaruh Golkar apabila keluar dari koalisi pendukung Jokowi. Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini menyatakan, pencalonan JK dan AHY sendiri masih belum pasti dan hanya mengawang-ngawang.

“Golkar, kan, sudah memutuskan Pak Jokowi dari Rakernas,” kata dia. “Ini kan zaman piala dunia, kami sudah pemanasan Pak Jokowi sebagai capres, mereka di luar lapangan hanya teriak-teriak saja mimpi-mimpi. Faktanya seperti itu, tidak ada calon yang ditetapkan selain Jokowi.”

Meski dari perkiraan hasil pemenang pilkada serentak 2018 kemarin, PDIP mengalami banyak kekalahan, Andreas mengaku Pilpres 2019 akan berbeda. Ia bahkan mengklaim apabila tidak ada partai lain yang mendukung, PDIP tetap percaya diri dapat memenangkan Jokowi di pilpres mendatang.

Leverage-nya beda. Kepentingan daerah di pilkada dan kepentingan kerja sama partai di tingkat pilpres beda. Daerah punya kepentingan masing-masing,” kata dia. “Meski kami kalah [di pilkada], yang penting kami berani usung kader sendiri.”


Infografik Current Issue JK-AHY Kartu Mati

Golkar Tidak Mungkin Berpaling

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai, Partai Golkar tidak akan berpaling untuk mendukung Jokowi. Menurut dia, calon dari Golkar kurang kuat untuk mengalahkan Jokowi, meskipun itu JK. Dari survei elektabilitas beberapa lembaga, misalnya, nama JK masih berada jauh di bawah Jokowi dan Prabowo.

“Golkar ini dalam konteks dukungan ke Jokowi tidak mungkin akan berbalik arah kalau mencabut dukungan kepada Pak JK. Rasionalisasi pertarungan jika pertarungan RI 1 RI 2 bertarung di pilpres 2019, kemungkinan yang menang itu RI 1, itu Pak Jokowi,” kata Ujang kepada Tirto.

Menurut Ujang, Golkar melakukan langkah sia-sia jika ingin berhadapan dengan Jokowi di pilpres. Faktor kedua, kata dia, adalah pamor Golkar yang sedang turun karena banyaknya "sandera politik". Ujang menegaskan, banyak pimpinan daerah dari Golkar yang tertangkap korupsi, termasuk Setya Novanto. Kondisi ini bisa dimanfaatkan pihak Jokowi untuk menyerang Golkar apabila memang partai beringin itu mau melawannya.

Selain itu, kata dia, Jokowi juga telah banyak memberi keistimewaan pada Partai Golkar, misalnya untuk Airlangga. Sebagai ketua umum Golkar, Jokowi tetap membiarkan Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Hal itu menjadikannya sebagai satu-satunya menteri yang menjabat ketua umum partai politik.

“Mungkin itu bagian dari deal politik dengan Golkar. Lagi pula faksi di Golkar itu tidak banyak, masih lebih banyak faksi yang mendukung Pak Jokowi. Jadi tidak mungkin Golkar berpaling,” kata Ujang menambahkan.

Meski dibantu oleh AHY, Ujang merasa posisi JK tetap tidak kuat pada Pilpres 2019. AHY, menurut Ujang, masih dalam tahap pembentukan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Secara latar belakang, AHY memang mempunyai rekam jejak cukup baik, tapi karena beberapa alasan di atas, Golkar tidak bisa mengalihkan dukungan pada JK.

“Golkar hanya akan mendukung Jokowi, kecuali ada instabilitas politik dan ekonomi. Kalau dinamika politik berkembang begitu cepat, misal banyak demo, kerusuhan, terorisme terjadi lagi sehingga stabilitas keamanan tidak stabil dan ekonomi rusak, misal nilai tukar dolar langsung naik drastis, ini baru bisa menjadi Golkar balik arah kepada JK,” kata Ujang.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz