tirto.id - Partai Berkarya tak akan memberikan sanksi atau teguran kepada Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR karena tak sejalan dengan dukungan dari partai dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Muchdi dalam acara deklarasi dan silaturahmi purnawirawan TNI Polri dengan Jokowi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2/2019) menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf.
Padahal, Partai Berkarya yang diketuai Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Tidak perlu [ada sanksi atau teguran]," ujar Ketua DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/2/2019).
Partai Berkarya, lanjut Badarudin, beralasan sikap dukungan Muchdi PR itu merupakan sikap pribadinya. Maka tak ada sanksi maupun teguran juga berlaku bagi kader Partai Berkarya lainnya.
Kata Badarudin, partainya solid dan lebih fokus memikirkan bagaimana bisa bertengger di parlemen dengan melewati ambang batas untuk lolos ke parlemen (parliamentary threshold/ PT) sebesar 4 persen.
"Misi kami duduk di parlemen dan bisa jadi mitra presiden terpilih. Siapa pun dia. Syukur-syukur capres dukungan kami," tuturnya.
Sebelum memutuskan pindah ke Partai Berkarya, Muchdi PR merupakan salah satu petinggi Partai Gerindra. Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara itu tercatat ikut mendirikan Gerindra bersama Prabowo Subianto dan Fadli Zon.
Namun, pada 2011, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini memilih berlabuh pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, rupanya saat di PPP ia berbeda dukungan pada Pilpres 2014. PPP saat itu mendukung Prabowo-Hatta Rajasa sementara Muchdi bulat mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
Dengan latar belakang tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade melihat bergabungnya Muchdi PR ke kubu Jokowi-Ma'ruf bukanlah suatu hal yang mengagetkan.
"Itu tidak ada yang istimewa, karena dari 2014 Pak Muchdi itu sudah pendukung Pak Jokowi," pungkas Andre kepada Tirto.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
