Menuju konten utama

Muchdi PR Dukung Jokowi, KontraS: Tidak Ada Filter di TKN Jokowi

Menurut KontraS rezim Jokowi semakin tidak jelas dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Muchdi PR Dukung Jokowi, KontraS:  Tidak Ada Filter di TKN Jokowi
Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Amiruddin Al Rahab memegang kartu pos yang menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan laporan TPF ketika konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/11). KontraS mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF kasus Munir dengan memerintahkan Kemensetneg mencabut upaya keberatan di PTUN. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

tirto.id -

Koordinator Kontras, Yati Andriyani menanggapi terduga kasus pembunuhan Munir, Muchdi PR yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Capres-cawapres 01, Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) sangat permisif dengan mengijinkan Muchdi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Ini semakin menjelaskan tim Jokowi tidak menjadikan isu HAM sebagai parameter. Apapun bisa dilakukan, apappun bisa diterima, termasuk keterlibatan Muchdi demi untuk elektoral semata," ujarnya kepada Tirto, Senin (11/2/2019).

Padahal kata Yati, dalam politik yang mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik yang bersih, seharusnya TKN lebih berhati-hati dalam melihat rekam jejak pendukungnya. Apalagi Muchdi PR merupakan terduga kasus pembunuhan Munir.

Selain itu, Muchdi juga merupakan Wakil Dewan Pembina Partai Berkarya dan juga purnawirawan TNI yang mempunyai pengaruh cukup besar.

"Ini kan sepertinya tidak ada filter apapun dari tim jokowi, siapapun yang mau mendukung ya dipersilahkan saja gitu dan sama dengan ini tindakan-tindakan yang memperkuat impunitas di negara ini," ucap Yati.

Yati juga menyesalkan, di rezim Jokowi ini, semakin tidak jelas upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari melibatkan Wiranto dan juga Hendro Priyono di dalam pemerintahannya.

Apalagi ditambah dukungan dari Muchdi PR yang seharuanya dimintai pertanggung jawaban terhadap kasus pembunuhan Munir, tetapi malah diberi ruang dan panggung politik oleh tim Jokowi-Ma'ruf.

"Ya tidak jelas lagi ini mana yang satu sisi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham berat, tapi satu sisi malah memberikan ruang-ruang politik, dari para terduga kasus pelanggaran ham yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban. Jadi kontradiktif sekali gitu," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari