tirto.id -
"Ini semakin menjelaskan tim Jokowi tidak menjadikan isu HAM sebagai parameter. Apapun bisa dilakukan, apappun bisa diterima, termasuk keterlibatan Muchdi demi untuk elektoral semata," ujarnya kepada Tirto, Senin (11/2/2019).
Padahal kata Yati, dalam politik yang mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik yang bersih, seharusnya TKN lebih berhati-hati dalam melihat rekam jejak pendukungnya. Apalagi Muchdi PR merupakan terduga kasus pembunuhan Munir.
Selain itu, Muchdi juga merupakan Wakil Dewan Pembina Partai Berkarya dan juga purnawirawan TNI yang mempunyai pengaruh cukup besar.
"Ini kan sepertinya tidak ada filter apapun dari tim jokowi, siapapun yang mau mendukung ya dipersilahkan saja gitu dan sama dengan ini tindakan-tindakan yang memperkuat impunitas di negara ini," ucap Yati.
Yati juga menyesalkan, di rezim Jokowi ini, semakin tidak jelas upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari melibatkan Wiranto dan juga Hendro Priyono di dalam pemerintahannya.
Apalagi ditambah dukungan dari Muchdi PR yang seharuanya dimintai pertanggung jawaban terhadap kasus pembunuhan Munir, tetapi malah diberi ruang dan panggung politik oleh tim Jokowi-Ma'ruf.
"Ya tidak jelas lagi ini mana yang satu sisi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham berat, tapi satu sisi malah memberikan ruang-ruang politik, dari para terduga kasus pelanggaran ham yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban. Jadi kontradiktif sekali gitu," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
