MPR Dorong Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Renovasi Pakai APBN

Menurut MPR RI, ada aspek akuntabilitas yang harus diprioritaskan dalam penggunaan APBN.

Terbit 13 Oct 2025 14:50 WIB

Foto udara petugas mengevakuasi jenazah korban runtuhnya bangunan mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10/2025). Menurut data BNPB total korban yang telah dievakuasi Tim SAR mencapai 167 orang, dengan rincian korban selamat 104 orang dan 63 korban meninggal dunia di antaranya enam bagian tubuh dan tersisa sekitar 10 korban yang saat ini masih tertimbun reruntuhan dan masih dalam proses pencarian. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menanggapi rencana pemerintah yang ingin merenovasi bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Eddy, sebelum dibangun menggunakan uang APBN, sebaiknya Ponpes tersebut diaudit terlebih dahulu.

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari Ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” kata Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Eddy mengatakan ada aspek akuntabilitas yang harus diprioritaskan dalam penggunaan APBN. Oleh karena itu, kata dia, setiap APBN harus dipertanggungjawabkan kegunaannya.

“Saya kira karena APBN tersebut adalah ranah eksekutif untuk penggunaannya, tetapi kembali lagi usul yang bisa kami sampaikan agar ada akuntabilitas kepada publik ya itu mungkin baiknya ada dilakukan audit dulu baik itu dari audit keuangan, audit pembangunan audit konstruksi dan lain-lain,” tutur Eddy.

Politikus PAN itu menyerahkan sepenuhnya kepada polisi ihwal proses investigasi robohnya musala Ponpes tersebut.

“Saat ini telah dilaksanakan pengusutan investigasi oleh aparat penegak hukum. Saya percaya akan melakukannya secara baik dan akan mengumumkannya pada publik ketika semua informasi sudah terhimpun dengan lengkap,”tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, berujar pihaknya akan menyalurkan bantuan kepada Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, usai bangunan pondok itu roboh dan menewaskan 67 orang.

Kata dia, kebutuhan pondok pesantren sejatinya menjadi naungan Kementerian Agama (Kemenag). Namun, karena robohnya pondok pesantren itu menjadi kejadial luar biasa (KLB), Kementerian PU bakal bertanggung jawab atas perbaikan Pondok Pesantren Al-Khoziny.

Dody mengeklaim anggaran perbaikan Pondok Pesantren Al-Khoziny bakal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun anggaran 2025. Dody meyakini APBN 2026 masih mencukupi untuk perbaikan pondok pesantren tersebut.

“Nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. cuman sementara waktu dari APBN,” sebut Dody di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).