Menuju konten utama

Moeldoko Bantah Tudingan Bekingi Ponpes Al Zaytun

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar dirinya membekingi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun.

Moeldoko Bantah Tudingan Bekingi Ponpes Al Zaytun
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah kabar dirinya membekingi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Ia menilai pihak yang menuding perlu belajar soal tudingan tersebut.

"Itu yang ngomong suruh sekolah dulu lah, biar pinter dikit gitu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Moeldoko mengaku kenal dengan pendiri Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Ia memastikan kedekatan itu hanya sebatas komunikasi biasa.

"Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya kepala staf kepresidenan harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan gitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik dan seterusnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam," kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku pernah ke Al Zaytun. Ia pernah ke sana saat menjadi Pangdam Siliwangi pada 2010- 2011 dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Saat menjadi Kepala KSP, ia memberikan ceramah kebangsaan di Ponpes Al Zaytun. Seingat mantan Panglima TNI ini, lingkungan Al Zaytun sama seperti pesantren umumnya. Ia pun tidak mencium adanya upaya penyimpangan.

"Ya itu lagi, bahwa kalau persoalan itu kan perlu ada pendalaman. Mesti ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya engga ngerti Bagaimana yang sesungguhnya itu apa, perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah. Jangan membuat kesimpulan atas isu yang berkembang. Wah repot nanti," kata Moeldoko.

Moeldoko menanggapi soal pernyataan Jokowi agar kasus Ponpes Al Zaytun perlu didalami. Ia mengatakan, wewenang tersebut diserahkan kepada MUI dari sisi ajaran Islam sementara ada badan lain untuk isu ideologi seperti BNPT jika memang ada ideologi ekstrim atau BPIP untuk ideologi kebangsaan. Oleh karena itu, Moeldoko mendorong agar ada pemeriksaan terlebih dahulu.

"Jadi ini lah biarkan semua badan-badan itu bekerja, yang mendalami semuanya, kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement. Nah itu pilihannya," kata Moeldoko.

Baca juga artikel terkait PONPES AL-ZAYTUN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat