Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi kebutuhan anggaran untuk membenahi 136 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia mencapai Rp30 triliun. Besarnya anggaran itu terutama dipengaruhi biaya pembebasan lahan.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 4.000 perlintasan sebidang di Indonesia yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Dari total tersebut, sebanyak 184 titik awalnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, 48 titik di antaranya telah rampung dikerjakan sehingga tersisa 136 lokasi.
"Dari 136 lokasi kewenangan pemerintah pusat, itu betul kebutuhan anggarannya ada Rp30 triliun," ucapnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
Menurut Dody, pembangunan perlintasan sebidang akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri. Salah satu proyek yang kini menjadi prioritas berada di Jawa Timur.
Lokasinya berada di jalur penghubung Surabaya-Sidoarjo. Pemerintah daerah disebut telah menuntaskan proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut.
"Itu final design-nya dari pemerintah provinsi sudah siap dan lahan sudah dibebaskan semuanya oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ujar dia.
Selain di Jawa Timur, pemerintah juga tengah membahas pembangunan perlintasan sebidang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun, proyek itu masih terkendala persoalan pembebasan lahan.
Pemerintah pusat masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema pendanaan proyek, termasuk kemungkinan memanfaatkan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
"Nanti kita lagi diskusikan dengan Pemerintah Kota Bekasi bagaimana urusan tanahnya. Setelah tanah beres baru kita nanti bicara mengenai desainnya," kata dia.
Dody menambahkan, pembebasan lahan menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam pembangunan infrastruktur perlintasan sebidang. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial untuk mempercepat realisasi proyek.
"Kalau menurut saya, perlintasan sebidang itu poin krusialnya adalah masalah tanah. Tanah kan itu rata-rata di lokasi-lokasi yang prime ya, yang pasti mahal sekali itu. Nah, itu nanti akan menjadi masalah kita bersama, bersama antara pusat dengan daerah," tutur Dody.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
