Menteri Haji: Belum Ada Penambahan Kuota Haji 2026 dari Saudi

tirto.id - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan kuota haji 2026 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, Gus Irfan menyebut keputusan masih menunggu pengumuman secara resmi.

"Sampai hari ini belum ada penambahan [kuota haji], jadi resmi juga belum keluar," kata Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Meski belum diumumkan secara resmi, Gus Irfan mengaku sudah sering menjalin komunikasi terkait dengan persoalan kuota haji tahun mendatang. Arab Saudi, katanya, selalu menjawab akan menggunakan angka kuota tahun lalu.

"Kami sudah komunikasi, selalu dijawab, gunakan angka tahun yang lalu," ucap Gus Irfan.

Sebagai informasi, pembahasan kuota haji masih terus bergulir dan belum mendapatkan kepastian dari Arab Saudi. Awalnya, kuota haji 2026 untuk Indonesia secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025, atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H saat urusan Haji dan Umrah masih menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan sinyal positif dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia pada 2026. Menurut dia, isyarat itu sudah ditunjukkan dan akan diumumkan pada waktu yang sudah ditentukan.

“Isyarat-isyarat awal pemerintah Saudi Arabia itu insyaallah tetap akan pertahankan minimum apa yang ada, tetapi ada usaha Saudi Arabia itu akan menambah kuota malah, menambah kuota daripada apa yang telah ditetapkan,” kata Nasaruddin dalam Konferensi Pers Penutupan Haji yang digelar di Gedung Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2025).

Nasaruddin mengatakan peningkatan kuota ini dimungkinkan seiring dengan rencana Saudi dalam menambah kapasitas dan infrastruktur layanan haji. Di antaranya melalui pembangunan tower-tower di kawasan Mina yang selama ini dikenal sebagai lokasi paling padat selama puncak haji.

Selain itu, Saudi juga membuka peluang memperlebar jalanan dan membuat flyover untuk menghindari kepadatan. Termasuk dengan memperluas Kota Madinah.

Lebih lanjut, fasilitas-fasilitas penting seperti area tawaf, sa’i, jamarat, hingga bandara juga dikabarkan akan diperluas. Nasaruddin menyebut kemungkinan pengaktifan kembali bandara lama dan pembukaan bandara alternatif di wilayah Thaif untuk mendukung mobilitas jemaah.

“Kalau tempat itu bisa diupayakan sedemikian rupa, maka tidak ada alasan untuk membatasi orang menunaikan jam hajinya,” pungkas Menag.