tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meminta anak-anak terlantar menjadi prioritas dalam penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat.
"Utamakan anak-anak terlantar, anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” kata Gus Ipul.
Ia menyatakan instruksi itu saat memberikan arahan kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura.
Gus Ipul menemui mereka melalui forum daring dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/4/2026).
Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya ketepatan dalam menjaring calon siswa Sekolah Rakyat, agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat, terutama di wilayah Madura yang memiliki basis pesantren kuat.
Secara khusus, dia meminta agar proses penjangkauan tidak menyasar anak yang sudah bersekolah atau sedang menempuh pendidikan di pesantren.
“Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Karena itu, program ini harus menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Penentuan calon siswa Sekolah Rakyat wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkuat dengan verifikasi lapangan.
“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu yang kita pegang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan empat aspek penting dalam proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat.
Keempatnya: kesesuaian data dengan kondisi riil, status anak yang belum atau berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.
Pendamping PKH di Madura juga diminta aktif membangun menyosialisasikan program ini kepada tokoh masyarakat, ulama, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Tujuannya agar program Sekolah Rakyat dapat dipahami secara menyeluruh.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” pesannya.
Gus Ipul sekaligus mengingatkan pentingnya integritas pendamping PKH. Dia menegaskan bahwa praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi.
Ia pun mengajak seluruh pendamping PKH bekerja dengan penuh tanggung jawab serta memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan para pendamping untuk tetap bersikap rendah hati dan menjalankan tugas. “Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita sedang menjalankan amanah negara,” ujarnya.
Dalam pertemuan daring itu, Gus Ipul didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































