Mensos Jamin Penyaluran Bansos Sesuai Jadwal meski Ada Pilkada

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengaku tak pernah ada pembahasan untuk memberhentikan sementara pencairan bansos selama Pilkada 2024.

Reporter: Rahma Dwi Safitri

Terbit 12 Nov 2024 15:54 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (tengah) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono (kanan) berbincang dengan warga saat kunjungan kerja di Jalan Sentiaki, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/10/2024). Dalam kunjungan kerja belanja masalah ke sejumlah warga penerima manfaat tersebut bertujuan untuk menginventariskan dan mengidentifikasi persoalan sosial yang ada sekaligus meninjau secara langsung pelaksanaan berbagai program sosial yang menyasar kelompok rentan seperti permakanan lansia dan penyandang disabilitas serta bantuan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) di Kota Semarang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini merespons usulan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus agar penyaluran bansos disetop sementara selama Pilkada 2024.

“Kan kami ada jadwal ya untuk pencairan (bansos) itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga, ya sesuai dengan jadwal aja, sesuai dengan jadwal,” kata Gus Ipul saat ditemui awak media sebelum mengikuti rapat kerja dengn Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024).

Meski begitu, Gus Ipul mengaku tidak pernah membahas secara khusus ihwal disetopnya bansos tersebut. Dia hanya menginginkan penyalurannya tepat waktu dan menyasar pada masyarakat yang benar membutuhkan.

“Kami enggak pernah membahas secara khusus tapi kami ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu,” ucap dia.

Gus Ipul menegaskan bansos tak boleh dipergunakan sebagai kepentingan politik. Dia meminta agar masyarakat sama-sama mengawasi apabila ada kemungkinan pelanggaran nantinya.

“Ini saya sudah titip pesan kepada teman-teman pendamping ya atau pilar-pilar sosial yang membantu kerja kementerian sosial ya untuk mengerti tugas-tugas mereka dengan baik dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Itu aja ya. Mari sama-sama kita awasi lah ya,” jelas Gus Ipul.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyetujui usulan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah daerah dihentikan hingga hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang jatuh pada 27 November 2024.

Hal ini dinyatakan usai anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyarankan penyaluran bansos dihentikan oleh pemerintah daerah. Politikus PDIP itu khawatir penyaluran bansos dapat disalahartikan oleh penerima.

"Kalau bisa, karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada, kalau bisa, semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," ujar Deddy saat rapat komisi bersama penjabat (pj) kepala daerah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).