Mensos: 3 Juta Keluarga Miskin Terima Kartu Bantuan Nontunai

tirto.id - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengumumkan hingga pertengahan April 2017 sudah ada 3.042.000 keluarga miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima kartu penyaluran bantuan sosial non-tunai.

Kartu bantuan non-tunai itu merupakan versi baru Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki multifungsi sebagai sarana penyaluran beragam jenis bantuan pemerintah.

Para penerima KKS non-tunai merupakan separuh dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH yang totalnya sebanyak enam jutaan keluarga miskin.

Sebagaimana dilaporkan Antara, menurut Khofifah, kementeriannya menargetkan, pada akhir 2017, seluruh keluarga miskin peserta PKH akan menerima KKS sebagai kartu multifungsi itu. Dia menyatakan demikian saat membagikan KKS non-tunai di Madiun pada Senin (17/4/2017).

KKS non-tunai memiliki fitur elektronik dan tabungan yang berfungsi sebagai kartu perbankan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan layanan Keuangan Digital (LKD) yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah.

Khofifah menilai konversi bantuan sosial tunai ke non-tunai lebih memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sebab proses penyaluran akan bisa tepat waktu, sasarannya tidak meleset serta lebih memudahkan penerimanya.

Ke depan, menurut Khofifah, secara bertahap bantuan sosial lainnya seperti bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, serta bantuan sosial usaha ekonomi produktif, KUR UMKM dan lainnya akan disalurkan secara terintegrasi melalui satu kartu.

Khofifah mengimbuhkan, jumlah keluarga miskin peserta PKH juga akan segera ditambah dari saat ini enam juta menjadi 10 juta keluarga pada 2018.

Menurut dia, peningkatan jumlah tersebut bertujuan agar 40 persen warga Indonesia yang termasuk dalam status sosial ekonomi terendah, berdasar hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu, bisa menerima bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

"Sejauh ini, peserta PKH masih baru mencapai 9 persen (dari warga miskin), kemudian beras rakyat sejahtera (rastra) baru 25 persen atau setara dengan 15,5 juta keluarga, KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebesar 25 persen, dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebanyak 35,6 persen," kata Khofifah.