tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meluruskan pernyataanya terkait anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis untuk rapat dan studi banding. Dia mengklaim tidak semua anggaran dipakai untuk studi banding dan rapat.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dikutip dari Antara, Senin (30/1/2023).
Lebih lanjut, dia mengkui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah bergerak selaras. Anas mengklaim pihaknya ditugaskan untuk mengelola birokrasi.
“Dalam konteks Kemenpan RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasi. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.
Anas menuturkan saat ini pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan. Hal itu sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
Seperti diketahui, per September 2022 berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, maka dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.
Sementara itu, Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Dia menuturkan saat itu menjelaskan terkait membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Anas memaparkan logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
"Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ ucap Anas.
Anas mengakui sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai. Tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogyanya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
