tirto.id - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) akan diadakan pada 13 Desember mendatang. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap pertemuan ini dapat membulatkan suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membela Palestina.
"Negara-negara OKI harus memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina," kata Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Senin (11/12/2017).
Menlu Retno Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman salah satunya untuk membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang akan berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.
Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya isu Palestina bagi masyarakat Indonesia dan komitmen Pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI.
Untuk itu, KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina harus dapat menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
"Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina," ujar Menlu Retno, seperti dilansir Antara.
Menlu RI menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukkan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Langkahnya itu memicu kemarahan Palestina dan menunjukkan bahwa ia tidak menghiraukan peringatan soal kerusuhan yang ditimbulkannya di Timur Tengah dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan memulai proses untuk memindahkan kedutaan besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem.
Menyusul pernyataan Trump, Presiden Joko Widodo pada Kamis (7/12/2017) mengecam keputusan Pemerintah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel tersebut.
"Keputusan itu telah melanggar berbagai resolusi di PBB yang AS menjadi anggota, dan ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," kata dia.
Presiden Joko Widodo juga langsung menelpon Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menegaskan kecamannya pada kebijakan Trump.
"Kemarin saya sudah coba dua kali dan alhamdulilah kemarin saya sudah berbicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia mengenai pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota," kata Jokowi di Yogyakarta, Sabtu (9/12/2017).
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
