Masuk tirto.id
tirto.id - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Ia terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026).
Gus Kikin akan memimpin jajaran tanfidziyah PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Staquf. Ia akan mendampingi KH Miftachul Akhyar yang kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2026-2031.
Dalam struktur PBNU, Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi jajaran syuriyah yang berperan dalam persoalan keagamaan dan memberikan arah dalam berbagai persoalan keumatan. Sementara itu, Ketua Umum PBNU merupakan pimpinan tertinggi jajaran tanfidziyah yang bertugas menjalankan kebijakan dan program yang telah digariskan syuriyah.
Sebelum memilih Ketua Umum PBNU, sembilan anggota AHWA terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam masa khidmat 2026-2031. Sembilan anggota AHWA ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam mekanisme yang telah disepakati Muktamar ke-35 NU.
Mereka adalah KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), TGK KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), AG Dr KH Baharuddin HS, MA, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur (Lirboyo), Prof Dr KH Said Aqil Siroj, dan Dr KH Abun Bunyamin, MA.
Gus Kikin Terpilih dari Lima Kandidat
Setelah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, majelis AHWA melanjutkan musyawarah untuk menentukan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.
Sebelum dibawa ke forum AHWA, terdapat lima kandidat Ketua Umum PBNU yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Kelima nama tersebut adalah KH Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, KH Zulfa Mustafa, KH Abdussalam Shohib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghofar Rozin.
Lima nama tersebut kemudian diajukan kepada Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, untuk memperoleh izin tertulis sebelum diputuskan oleh majelis AHWA.
Musyawarah AHWA akhirnya memilih Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan itu dibacakan oleh salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, dalam berita acara pemilihan dan penetapan Ketua Umum PBNU.
"Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan maka anggota AHWA secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim Mahfud menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031," ujar Anwar.
Profil Gus Kikin Ketum PBNU Terpilih
Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin merupakan kiai kelahiran 17 Agustus 1958. Ia merupakan cicit Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU.
Hubungan genealogis tersebut membuat Gus Kikin memiliki posisi kultural yang kuat dalam lingkungan keluarga besar NU. Ia juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI. Ia pun memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh NU lainnya, termasuk KH Anwar bin Alwi, pendiri Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang.
Gus Kikin kini dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia meneruskan kepemimpinan pesantren tersebut setelah sepupu jauh atau pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, meninggal dunia pada 2020.
Sebelumnya, pada 2016, Gus Kikin dipercaya menjadi Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng untuk mendampingi Gus Sholah. Setelah Gus Sholah wafat, Gus Kikin meneruskan kepengasuhan pesantren yang didirikan oleh keluarga besar Hasyim Asy'ari tersebut.
Di bawah kepemimpinannya, Tebuireng juga memiliki Tebuireng Institute for Islamic Studies yang berfokus pada pengkajian pemikiran dan karya KH Hasyim Asy'ari.
Selain latar belakang pesantren, Gus Kikin memiliki pengalaman pendidikan formal dan profesional. Ia menempuh pendidikan formal dari sekolah menengah negeri hingga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
Pengalamannya juga tidak hanya berada di bidang pendidikan dan keagamaan. Gus Kikin pernah berkecimpung dalam bisnis jual beli komoditas melalui PT Djakarta Lloyd, antara lain pinang dan minyak atsiri.
Ia juga turut mendirikan PT Energi Mineral Langgeng yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi serta PT Bama Berita Sarana (BBS Group), perusahaan di bidang media penyiaran di Surabaya. Pengalaman tersebut turut membawanya terlibat dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Rekam jejak Gus Kikin di organisasi NU semakin menonjol dalam satu dekade terakhir. Pada 2024, ia secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029 dalam Konferensi Wilayah ke-18 NU Jawa Timur di Tebuireng.
Mekanisme AHWA dan Perubahan Konstelasi
AHWA merupakan singkatan dari Ahlul Halli wal 'Aqdi, istilah dalam tradisi fikih Islam yang merujuk pada sekelompok tokoh yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting, termasuk dalam urusan kepemimpinan. Dalam organisasi NU, AHWA diisi sembilan kiai yang dipilih melalui pengusulan dan tabulasi suara dalam forum muktamar.
Sembilan anggota AHWA tersebut kemudian mendapat mandat untuk bermusyawarah memilih dan menetapkan Rais Aam PBNU. Mekanisme ini menempatkan pertimbangan keilmuan, kapasitas, dan ketokohan ulama sebagai bagian penting dalam proses penentuan kepemimpinan NU.
Pemilihan melalui AHWA menjadi salah satu pembeda utama Muktamar ke-35 NU dengan periode sebelumnya.
Analis Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai terpilihnya Gus Kikin merupakan jalan tengah dari dinamika internal NU yang menghendaki perubahan.
"Saya pikir terpilihnya Gus Kikin sebagai jalan tengah terhadap dinamika internal organisasi yang menghendaki perubahan. Sosok Gus Kikin yang bukan bagian dari struktural NU sebelumnya dan secara genealogis berasal dari keluarga besar KH Hasyim Asy'ari menjadikannya mempunyai legitimasi kultural di kalangan muktamirin," kata Wasisto kepada Tirto, Senin (31/8/2026).
Menurut Wasisto, mekanisme AHWA juga dapat dilihat sebagai koreksi terhadap mekanisme pemilihan pada Muktamar NU sebelumnya yang menggunakan prinsip one man one vote.
"AHWA ini menjadi koreksi terhadap pemilihan di muktamar sebelumnya yang mengadopsi one man one vote. Hal ini bagian dari upaya mengembalikan marwah kultural NU," ujarnya.
Wasisto menilai mekanisme tersebut memberikan ruang lebih besar bagi suara kiai senior sebagai penjaga moral organisasi.
"Mekanisme tersebut secara langsung mempertimbangkan suara kiai senior sebagai penjaga moral NU sehingga keterpilihan Gus Kikin bagian dari proses demokrasi kultural di tubuh NU, menyeimbangkan suara muktamirin dan kiai sepuh sebagai penentu," kata Wasisto.
Menurutnya, kemenangan Gus Kikin sekaligus berpotensi mengubah konfigurasi politik internal NU.
"Kemenangan Gus Kikin mengubah peta konfigurasi di tubuh NU yang sebelumnya kentara sekali agenda pemerintah yang dibawa karena NU dianggap sebagai mitra strategis kebijakan pemerintah terutama era Jokowi," ujarnya.
Wasisto melihat latar belakang Gus Kikin dapat menjadi sinyal bahwa NU berpotensi mengambil jarak yang lebih independen dari pemerintah.
"Dengan keterpilihan Gus Kikin yang nonstruktural dan berangkat dari akar asli NU menunjukkan bahwa NU ingin secara substantif menjaga jarak dengan pemerintah dan menguatkan kembali peran ormasnya sebagai penjaga pluralisme di ruang publik," kata Wasisto.
Wasisto pun membaca arah politik PBNU ke depan dari pernyataan Gus Kikin yang menyebut bahwa NU bukan tempat berpolitik.
"Arah politik PBNU sebenarnya secara tersirat bisa dibaca dari pernyataan Gus Kikin yang menerangkan 'NU itu bukan tempat berpolitik' yang artinya, NU secara institusi mulai menjaga jarak dengan pemerintah, NU kembali ke fungsi lamanya sebagai ormas keagamaan murni, arah politik NU adalah siyasah 'aliyah samiyah yang berfokus pada moralitas kebangsaan, kepentingan rakyat, dan pluralisme, bukan pada perebutan kekuasaan praktis," pungkas Wasisto.
Direktur Eksekutif Trias Politik, Agung Baskoro, juga menilai Gus Kikin memiliki modal personal untuk menjadi titik temu berbagai faksi di internal NU.
"Sosok Gus Kikin secara personal memang utuh ataupun lengkap untuk menjawab tantangan NU ke depan. Pertama, soal dinamika faksi yang kemarin di masa kepengurusan sebelumnya sempat menyeruak gegara konflik internal antara Ketua Tanfidziyah Gus Yahya, dengan Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar," kata Agung kepada Tirto, Senin (31/8/2026).
Menurut Agung, pengalaman dan posisi Gus Kikin dapat menjadi modal untuk meredakan ketegangan internal yang sempat terjadi antara jajaran syuriyah dan tanfidziyah PBNU.
"Harapannya dengan kehadiran Gus Kikin, hal tersebut bisa selesai karena beliau menjadi titik tengah, titik temu. Sosok pemersatu yang diharapkan di kepengurusan ini bisa merangkul semua faksi-faksi yang ada, semua caketum yang bertanding, baik yang memang berada dalam posisi 5 besar maupun 12 besar atau 13 besar dirangkul saja semua," ujarnya.
Agung menilai konsolidasi internal penting agar NU tidak terjebak pada konflik elite organisasi.
"Karena kita ingin melihat NU yang utuh, yang bersatu, yang solid, yang berikutnya bisa menyejahterakan umat, seperti itu," kata Agung.
Selain faktor politik internal, Agung melihat pengalaman profesional Gus Kikin dapat menjadi modal untuk memperkuat kemandirian ekonomi NU.
"Hal lain yang memang penting, pengalaman profesional beliau itu harapannya bisa menopang kemandirian NU sebagai sebuah organisasi. Karena kita ingin melihat NU berkembang jadi organisasi terdepan, modern, mutakhir, semacam itu," ujarnya.
Menurut Agung, pengalaman Gus Kikin di dunia profesional dapat mendorong NU tidak hanya mengandalkan kekuatan politik dan jumlah massa, tetapi juga membangun basis ekonomi organisasi.
"Jadi saya kira pengalaman profesional beliau secara personal tadi harapannya bisa membuat kader-kader NU punya mindset dan skillset sebagai profesional dan entrepreneur, sehingga ke depan NU semakin mandiri dan punya posisi tawar bukan hanya soal basis politiknya yang besar, tapi juga punya basis ekonominya yang kuat," kata Agung.
Agung juga melihat penggunaan mekanisme AHWA sedikit banyak mengubah konstelasi persaingan dalam Muktamar ke-35 NU.
Menurutnya, sebelum pemilihan berlangsung, sempat muncul spekulasi mengenai pasangan atau paket kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam.
"Mekanisme AHWA sedikit banyak mengubah konstelasi. Ada semacam rumor-rumor spekulatif yang mengungkapkan bahwa beredar nama-nama pasangan paket, ketika AHWA siapa yang menang, ketika one man one vote siapa yang kalah, semacam itu," kata Agung.
Ia menyebut dinamika tersebut sebagai upaya membentuk persepsi mengenai siapa kandidat yang akan menang bahkan sebelum proses pemilihan berlangsung.
"Saya menyederhanakan istilah itu menang sebelum bertarung, kalah sebelum bertarung. Jadi ada cipta kondisi yang dilakukan pihak-pihak eksternal dalam konteks Muktamar NU kali ini yang itu tidak bisa kita kesampingkan," ujarnya.
Komposisi sembilan anggota AHWA juga menjadi salah satu faktor yang dinilai memengaruhi hasil pemilihan. Dari sembilan anggota tersebut, mayoritas berasal dari Jawa Timur, sementara lainnya berasal dari luar Jawa Timur, termasuk Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Banten.
Agung menilai komposisi tersebut membuat dinamika pemilihan tidak sesederhana pertarungan berdasarkan asal wilayah. Sebab, kedekatan kultural antara kandidat dan anggota AHWA juga menjadi faktor yang berpengaruh.
Ia menambahkan bahwa meskipun lima anggota AHWA berasal dari Jawa Timur, suara dari wilayah tersebut tidak otomatis solid kepada satu kandidat.
"Jadi dari proporsi dan komposisi itu sebenarnya Gus Kikin yang notabene dari Jatim diuntungkan. Walaupun suara Jatim sendiri kiai-kiai yang lima tadi tidak solid, terpecah juga. Malah yang dari luar Jatim dalam tanda petik punya kedekatan secara kultural dengan Gus Kikin. Jadi ini yang memang menjadi dinamika dari pemilihan via AHWA tersebut," ujar Agung.
Redam Konflik Syuriyah dan Tanfidziyah
Menurut Agung, mekanisme AHWA juga memiliki konsekuensi terhadap relasi kekuasaan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Ia menilai posisi Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi syuriyah dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap ketua umum sebagai pimpinan tanfidziyah.
"Harapannya ini juga bisa meminimal konflik sebagaimana periode sebelumnya, di mana ya Ketua Tanfidziyah, Ketua PBNU merasa sama posisinya dengan Rais 'Aam," katanya.
Menurut Agung, dengan mekanisme kepemimpinan yang kembali menegaskan posisi Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi, potensi konflik antara syuriyah dan tanfidziyah diharapkan dapat ditekan.
"Nah, kalau kali ini otomatis dengan sendirinya Ketua, ya Rais 'Aam itu berada dalam posisi tertinggi dibanding Ketua Umum, Tanfidziyah. Sehingga ketika Ketua Umum PBNU, Ketua Tanfidziyah dalam tanda petik aneh-aneh, maka bisa diingatkan baik dengan sanksi ringan maupun hingga sanksi pemecatan, seperti itu," ujarnya.
Karena itu, Agung menilai pasangan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum akan diuji oleh kemampuan keduanya dalam membangun hubungan kerja yang solid.
Menurut Agung, keduanya perlu menghindari konflik internal yang dapat kembali mengganggu konsolidasi organisasi.
Posisi NU terhadap Pemerintah, Makin Dekat atau Mitra Kritis?
Tantangan lain bagi kepemimpinan baru PBNU adalah menentukan hubungan organisasi dengan pemerintah. Agung menilai kedekatan NU dengan kekuasaan merupakan fenomena yang telah berlangsung dari waktu ke waktu.
Namun, kedekatan tersebut seharusnya tidak menghilangkan fungsi NU sebagai organisasi masyarakat yang mampu menjadi mitra kritis pemerintah.
"Politik NU dari waktu ke waktu dekat dengan pemerintah atau bersama dengan kekuasaan, sehingga kolaborasi, sinergi dengan pemerintah itu akan terus terjadi dalam kerangka kerja yang sehat, untuk menjadi penyeimbang, mitra kritis maupun mitra strategis pemerintah yang objektif menilai bagaimana jalannya pemerintahan, kinerja presiden, wapres, maupun pejabat publik lainnya," kata Agung.
Ia menilai NU dapat memainkan peran sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil yang memberikan kontrol terhadap pemerintah.
"Kita butuh aktor-aktor politik non-partai, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, yang bisa menjadi penyeimbang. Kemudian yang bisa menjadi penasihatnya pemerintah, penasihatnya presiden, penasihatnya pejabat-pejabat publik kita," ujarnya.
Menurut Agung, peran tersebut penting di tengah konfigurasi politik nasional yang didominasi koalisi besar.
"Karena kita ingin melihat NU yang utuh, yang bersatu, yang solid, yang berikutnya bisa menyejahterakan umat," kata Agung.
Agung berharap kepemimpinan baru PBNU dapat menjaga NU sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
"Sehingga arah bangsa kita itu masih sesuai dengan konstitusi dan arahan reformasi yang selama ini menjadi spirit ya kita menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
Kericuhan Sempat Warnai Muktamar
Pemilihan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU berlangsung setelah dinamika di arena Muktamar ke-35 NU sempat diwarnai kericuhan.
Kericuhan terjadi di luar arena sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Minggu (30/8/2026) siang. Panitia menyebut kericuhan dilakukan sejumlah orang yang bukan peserta atau mu'tamirin Muktamar NU.
Panitia Lokal Bidang Media dan Publikasi Muktamar NU, Amik Izzul Islam, mengatakan kericuhan terjadi setelah pimpinan sidang dan peserta muktamar menetapkan tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah persyaratan masa iddah bagi calon ketua umum yang berasal dari partai politik maupun pemegang jabatan tertentu.
"Sekitar jam 12 tadi terdapat kericuhan dari oknum-oknum bukan mu'tamirin, bukan peserta muktamar. Kericuhan ini disebabkan ketika pimpinan sidang dan peserta muktamar sudah menetapkan tata tertib untuk pemilihan ketua," kata Amik dikutip dari YouTube NU Online, Minggu (30/8/2026).
Menurut Amik, setelah tata tertib ditetapkan, sejumlah orang berusaha menerobos tenda arena Muktamar dari sisi barat. Upaya tersebut kemudian dicegah oleh tim keamanan. Selain menerobos masuk, sejumlah orang disebut berusaha mengganggu jalannya kegiatan dengan merusak instalasi kelistrikan di arena Muktamar.
"Kemudian juga ada juga yang berusaha untuk mengganggu jalannya acara dengan merusak kelistrikan yang ada di arena muktamar. Jadi ada yang sempat terbakar tadi," ujar Amik.
Petugas keamanan kemudian memukul mundur kelompok tersebut dari area barat tenda. Ketika panitia turun ke lapangan, mereka menemukan sejumlah orang menggunakan atribut yang disebut berkaitan dengan salah satu bakal calon Ketua Umum PBNU.
"Ada oknum-oknum yang menggunakan atribut salah satu bakal calon, yaitu Gus Yusuf. Tapi kaosnya dibalik, memakai kaos putih kaosnya dibalik gambarnya kelihatan," kata Amik.
Dengan terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan kembalinya Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, kepemimpinan periode 2026-2031 kini menghadapi pekerjaan besar untuk mengonsolidasikan berbagai kelompok.
Tantangan tersebut bukan hanya menyangkut penyelesaian konflik internal, tetapi juga bagaimana NU menentukan posisi terhadap pemerintah, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengembalikan peran organisasi sebagai kekuatan moral serta masyarakat sipil.
Di titik itu, sosok Gus Kikin akan diuji. Latar belakangnya sebagai keturunan Hasyim Asy'ari, pengasuh Tebuireng, kader organisasi, sekaligus memiliki pengalaman profesional menjadi modal awal.
Namun, kemampuan merangkul faksi-faksi yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat dengan Rais Aam akan menentukan arah PBNU selama lima tahun mendatang.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
