tirto.id - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengeluarkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader dan pengurus di berbagai tingkatan guna mengantisipasi eskalasi politik. Salah satunya adalah larangan membuat pernyataan atau surat dukungan kepada capres-cawapres, caleg hingga parpol tertentu dengan mengatasnamakan GP Ansor.
Surat instruksi bernomor 4173/PP/SR-01/IX/2023 itu, ditandatangani oleh Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman. Isinya mengingatkan seluruh kader untuk memegang teguh khittah dan pedoman berpolitik warga Nahdlatul Ulama.
“Tetap memegang teguh Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU sesuai Keputusan Muktamar NU Ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat instruksi tersebut.
Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU, diharapkan kader Ansor bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, yakni mengedepankan norma dan etika. Sebagaimana bunyi salah satu dari sembilan pedoman berpolitik warga NU.
“Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan," salah satu bunyinya.
Pimpinan Pusat GP Ansor juga mengingatkan agar semua kader dan pengurus tidak menyatakan dukungan kepada calon presiden/calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan partai politik apa pun dengan mengatasnamakan GP Ansor. Jika terbukti melanggar, maka akan mendapatkan sanksi.
“Pasti [akan disanksi berupa] teguran, surat peringatan sampai pemberhentian,” ucap Yaqut ketika dihubungi reporter Tirto, Minggu (10/9/2023).
Maklumat tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Pria yang akrab disapa Gus Yahya saat itu sempat meminta kepada para kadernya tidak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik.
"Siapa pun, walaupun orang NU, enggak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Ia menyatakan, jika ingin maju ke dunia politik, maka sosok tersebut harus memiliki kredibilitas, prestasi, tawaran sendiri. Bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja.
Gus Yahya juga mempersilakan jika terdapat warga NU yang ingin menjadi bakal calon wakil presiden. Karena menurutnya, itu merupakan urusan hak pribadi dan partai pengusungnya.
"Itu urusannya partai-partai, silakan mau pilih siapa saja silakan, dan kami mau liat apa tawaran-tawaran konkretnya," ujarnya.
Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrurrozi menyampaikan, seharusnya memang maklumat tersebut berlaku. Hal ini agar tidak melibatkan organisasi NU dan badan otonomi (banom) lainnya dalam politik praktis.
“Saya kira seharusnya memang demikian, berlaku untuk semuanya agar tidak melibatkan organisasi NU dan banom-nya," ujarnya kepada Tirto, Senin (11/9/2023).
Pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut mengatakan, saat ini pihaknya fokus pada tugas dan tujuan organisasi NU dan tidak menarik organisasi ke ranah kontestasi politik elektoral. Sebab hal ini bisa menjadi rawan konflik.
“Meskipun warga NU berbeda pilihan warna partai dan capres, tapi tetap bersatu dalam ikatan akidah dan akhlak ahlusunah NU,” terang dia.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati megatakan, idealnya memang figur-figur yang akan maju dalam Pemilu 2024 perlu menghormati maklumat dan sikap GP Ansor maupun PBNU. Utamanya tidak menggunakan atribut NU atau politik identitas.
“Figur-figur perlu menghormati maklumat dan sikap baik GP Ansor maupun PBNU untuk tidak menggunakan atribut NU,” terang dia kepada Tirto.
Sempat Merekomendasikan Nama
Maklumat yang diberikan GP Ansor maupun PBNU tersebut berbeda dengan sikap sebelumnya. Sebelumnya, baik Ansor maupun PBNU sempat menjagokan dan merekomendasikan nama-nama yang layak untuk jadi cawapres di 2024.
Gus Yaqut misalnya. Saat itu ia mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki pengalaman dan berkredibilitas tinggi. Yaqut lantas menyebut sejumlah pemimpin yang menurutnya kredibel. Salah satunya Erick Thohir.
Menurut dia, Erick memenuhi sarat pengalaman baik di pemerintahan atau luar pemerintahan. Erick yang juga kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) bisa mengemban beberapa tugas besar negara dengan sangat baik, berkolaborasi dengan banyak pihak dan bervisi luas.
“Potensi dan keunggulan inilah yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di tengah tantangan saat ini. Saya sangat meyakini jika beliau maju bersama Pak Ganjar, maka jadi pasangan yang ideal karena ada chemistry dan bisa saling melengkapi,” kata dia akhir April 2023.
Saat itu, Gus Yaqut sebut ada banyak kelebihan yang dimiliki Erick. Di antaranya adalah sebagai pemimpin muda yang menorehkan banyak prestasi baik di level nasional maupun internasional.
Keunggulan lain Erick adalah penguasaannya di bidang ekonomi yang tak diragukan lagi. Bahkan selama menakhodai BUMN, Erick banyak membuat terobosan berani seperti holdingisasi perusahaan milik negara dan menutup BUMN yang terus membebani negara.
Sementara itu, Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengamini bahwa Erick menjadi calon yang tepat sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Apalagi Erick merupakan salah satu bagian dari anggota Banser yang tersertifikasi.
“Banyak warga NU memang menginginkan Erick Thohir. Itu bisa dilihat dari hasil survei yang kita baca," kata kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).
Erick, kata Gus Ipul, dianggap sukses menjadi Ketua SC Penyelenggaraan 1 Abad NU. Sehingga menjadikan banyak warga maupun tokoh-tokoh NU menginginkan Erick berpasangan dengan Ganjar.
Bagaimana Nasib Erick Thohir usai Keluarnya Maklumat?
Analis politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan, nasib Erick saat ini tergantung dengan sikap dan pergerakan yang akan dilakukannya. Erick menurutnya harus mendekatkan diri kepada para kiai yang mempunyai pengaruh besar.
“Pak Erick harus mendekati kiai berpengaruh dan mungkin mengatasnamakan kiai itu saja. Bukan klaim organisasi GP Ansor, jadi menurut saya itu mesti dilakukan,” kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kunto memahami NU salah satu organisasi sentralistik dan penuh warna di dalamnya. Misalnya untuk pilihan politik masing-masing kiai, pesantren bisa punya jagonya sendiri-sendiri, sehingga sangat mungkin pilihannya berbeda-beda.
“Dan di satu wilayah bahkan kabupaten kalau ada pesantren NU sangat mungkin mereka punya pilihan politik yang beda ketika pilkada terjadi. Dan sangat mungkin juga di urusan pilpres ini ada perbedaan itu,” kata dia.
Oleh karenanya, secara politik harus disikapi secara dewasa. Sebab, kata Kunto, persoalannya saat ini bagi PBNU dan GP Ansor tidak ingin kebesaran nama organisasinya kemudian dimanfaatkan untuk tujuan politik.
“Masalah ini GP Ansor NU tidak mau namanya di klaim oleh calon yang punya ambisi calon wakil presiden. Ini saya menangkap di situ. Ansor juga tidak dapat apa-apa namanya cuma dipakai. Akhirnya Banser melarang kadernya dukung calon mengatasnamakan organisasi,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, dengan adanya maklumat dari GP Ansor dan PBNU, Erick tetap bisa bermain dengan 'cantik'. Hal tersebut menurutnya tidak lagi bisa dipungkiri.
“Dalam konteks itu, Erick Thohir dalam konteks rugi atau tidak, mereka menyesuaikan saja. Ada politik depan layar dan belakang layar," kata Ujang.
Ujang menyebut di depan layer, mungkin Erick Thohir tidak menggunakan simbol atau organisasi. Namun, di belakang layar bisa saja gunakan orangnya dan instrumen manusianya untuk kepentingan politik.
Erick memang tengah mencari restu menjadi bakal cawapres dalam Pilpres 2024. Ia memberi perumpamaan seperti seorang anak yang ingin melakukan lamaran, perlu ada restu dan izin dari orang tua. Dia menyebut para ketua umum parpol seperti orang tua yang perlu dimintai restunya.
“Saya sudah bilang waktu itu, kalau jatuh cinta sama seseorang, kita mesti izin orang tua,” kata Erick usai menghadiri sidang tahun MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada 16 Agustus 2023.
Erick mengungkapkan, dirinya tidak ingin terlalu berharap dalam proses pencalonan. Dia khawatir apabila di tengah perjalanan ada nama lain yang menggantikan dirinya dalam proses menjadi bakal cawapres Prabowo. Meski PAN secara resmi mengajukan nama Erick, tapi Koalisi Indonesia Maju terdiri dari banyak parpol, termasuk Partai Golkar yang juga mengincar posisi cawapres.
“Kalau saya tahunya diusulkan. Apalagi kayak tadi broken heart, kalau sudah naksir tahunya ditolak sama orang tua," terangnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
