tirto.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) meminta para perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam gelaran pemilu.
Para kepala desa dan perangkat desa akan bertugas sebagai bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga harus netral pada pemilu.
"Harus netral. Harus netral. Karena kan kemudian dia [jadi] KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak [netral] bahaya itu," kata Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Abdul Halim menuturkan para perangkat desa memang harus netral, tetapi mereka tetap punya hak pilih. Mereka hanya tidak boleh datang saat kampanye, apalagi memobilisasi pemilih untuk memilih calon tertentu.
Abdul Halim mengakui kementeriannya tidak punya wewenang untuk memberi sanksi. Ia pun tidak bisa berkomentar soal perangkat desa yang mendeklarasikan dukungan pada paslon tertentu karena bukan wewenangnya.
Ia mengatakan Kemendes hanya fokus pada pengamanan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan untuk transparansi anggaran semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat itu program kemendes.
"Untuk urusan perangkat desa itu ada di Kemendagri. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja perangkat desa. Karena itu kewenangan ada di mereka [Kemendagri]. Kementerian Desa itu tugasnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," kata Gus Halim.
Sejumlah perangkat desa diketahui menggelar kegiatan silaturahmi pada Minggu (19/11/2023). Dalam kegiatan tersebut, hadir cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam acara tersebut, para perangkat desa merasa bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan yang mengakomodir kebutuhan desa
dan perangkat desa. Akan tetapi, mereka membantah tengah melakukan deklarasi.
“Silatnas adalah momentum tahunan. 2022 waktu isu 3 periode juga sama. Yang kami butuhkan siapa yang mendengar Desa Bersatu,” kata Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas di GBK, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Asri menilai, hanya pasangan Prabowo-Gibran yang mengakomodir harapan mereka sehingga mereka enggan menyebut sebagai aksi deklarasi.
"Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir. jadi kalau ada di luar yang mengatakan ini deklarasi, enggak. Tidak harus deklarasilah, teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya," tutur Anas.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
