Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pengelolaan sampah perkotaan membutuhkan strategi hilir-hulu yang solid disertai ketegasan pemimpin daerah. Tanpa kedua faktor tersebut, penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan terus berulang.
Mendagri mengatakan hal itu saat menyampaikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Tito menjelaskan, diperlukan pendekatan berbeda untuk mengatasi masalah sampah di perdesaan dan perkotaan. Pengelolaan berbasis hulu-hilir relatif efektif di daerah perdesaan yang memiliki ikatan sosial yang erat. Namun, di kota besar layaknya Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pendekatan hilir-hulu lebih realistis untuk diterapkan.
Dalam praktiknya, warga mengumpulkan sampah di bak penampungan, lalu Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan pengangkutan berlangsung cepat dan konsisten melalui pasukan kebersihan yang terorganisasi. Kunci keberhasilan model ini bergantung pada ketegasan kepala daerah dalam menggerakkan jajaran di bawahnya.
“Pasukan kebersihan ini sangat bergantung dari leadership kepala daerah, kepedulian, passionnya. Yang enggak punya passion ya cuek-cuek aja,” kata Tito.
Ia mencontohkan pasukan kebersihan Jakarta yang bergerak sejak dini hari. Di Palembang, pemda juga berhasil menjaga kebersihan kota berkat pengawasan yang efektif.
Untuk memperkuat pengendalian di lapangan, Tito mendorong pemerintah daerah memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan penumpukan sampah, termasuk di aliran sungai dan kawasan permukiman padat. Dengan sistem pemantauan tersebut, respons pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Ia mengingatkan, tanpa sistem pengawasan yang disiplin, pendekatan hilir hanya akan memindahkan persoalan ke TPA tanpa menyelesaikan akar masalah, sehingga memicu timbunan sampah dalam skala besar.
Selain aspek operasional, Tito juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan daerah dengan program nasional, khususnya pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Dalam skema ini, pemerintah daerah berperan menyiapkan sistem pengumpulan dan lahan, sementara teknologi pengolahan disinergikan dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah cukup membangun jejaring untuk meng-collect [sampah], mendorong masyarakat mengumpulkan sampah, di bak, kumpulkan, bawa ke lokasi. Nah lokasinya disiapkan juga tanahnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk incinerator dan lain-lain,” jelas dia.
Melalui Rakornas ini, Tito menegaskan pengelolaan sampah perkotaan menuntut disiplin sistem, pengawasan konsisten, dan kepemimpinan yang responsif agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
