Menuju konten utama

Megawati Larang TNI dan Polri Ikut Berpolitik

Mega melarang TNI dan polisi ikut berpolitik karena sudah diberi senjata oleh negara untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga pertahanan negara.

Megawati Larang TNI dan Polri Ikut Berpolitik
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada seluruh jajaran TNI untuk tidak masuk ke dalam dunia politik, namun ia menyarakan perlu untuk mengetahui ilmu politik.

"Kalian boleh mempunyai pengetahuan politik, tetapi tidak boleh berpolitik. Beda lho. Jangan salah lho,” kata Megawati saat memberikan pembekalan kepada 437 calon perwira TNI di aula Gatot Subroto, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2017).

Megawati mengaku sering ditanya terkait apakah militer dan polisi boleh berpolitik. “Saya selalu ditanya, bolehkan militer itu berpolitik, kepolisian berpolitik. Tidak boleh," lanjut Presiden RI Ke-5 ini.

Alasanya, kata Mega, karena TNI dan polisi sudah bersifat eksklusif dengan diberi senjata oleh negara untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga pertahanan negara.

"TNI diharuskan memiliki pengetahuan politik karena tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI saat ini bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri itu sendiri," kata Megawati yang dipilih menjadi Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu.

Ia mengimbuhkan, tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini ini adalah radikalisme dan terorisme, serta potensi disintegrasi yang terus dicoba meski gagal karena solidnya TNI.

Selain itu, ancaman yang tak kalah pentingnya adalah ancaman perang teknologi, perang mata uang dan perang yang menggunakan narkoba untuk melemahkan daya juang bangsa.

"Kita juga melihat perang ideologi masih terus terjadi untuk menggantikan Pancasila," kata Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyampaikan bahwa TNI dan Polri harus selalu bekerja sama, bahu membahu, saling bergotong royong dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

"Itulah sebabnya TNI baru turun ke lapangan kalau negara dalam darurat bahaya/darurat sipil. Sementara Polri sesuai perannya dalam keamanan dalam negeri. Tetapi, tentu saja tidak mungkin konsep pertahanan dan keamanan suatu negara terlepas dari politik negara, yang merupakan integrasi dari politik dalam dan luar negeri," kata Megawati dikutip dari Antara.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Politik
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto