tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkap persiapan puncak kampanye akbar yang akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/1/2024).
Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan izin tertulis dari Pemprov DKI Jakarta. Baru sebatas perizinan dalam bentuk lisan.
Namun dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya perizinan kampanye tidak perlu dibuat dalam bentuk tertulis tidak seperti dengan perizinan konser atau acara hiburan lainnya.
"Berbeda dengan memberikan izin untuk keramaian seperti konser, yang itu bukan menjalankan konstitusi, kalau ini (kampanye akbar) menjalankan konstitusi," kata Anies di Tapanuli Selatan, Kamis (1/2/2024).
Ia menyampaikan, apabila izin tertulis dibutuhkan, maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta tak sulit mengeluarkannya. Sebagai capres, dia mengingatkan bahwa dunia menyorot bergulirnya proses demokrasi di Indonesia.
"Pertanyaannya, apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada niat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi? Rakyat sedunia akan menonton. Nanti akan dinilai publik di luar. Nanti rakyat yang menilai," kata Anies.
Head Coach Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN, Ahmad Ali, menambahkan bahwa pihaknya sudah melunasi proses pembayaran JIS senilai Rp 2 miliar. Maka itu dia mempertanyakan apabila ada pihak yang mempermasalahkan proses perizinan.
"Pertama, itu karya dia (Anies Baswedan), seharusnya dia punya hak, sebagai mantan gubernur. Kedua, sebagai peserta kontestasi pilpres, seharusnya diberikan fasilitas yang sama oleh negara. Negara enggak bisa melakukan kesewenang-wenangan," ungkapnya.
Menurutnya, dia juga menyiapkan sejumlah alternatif lokasi apabila JIS batal digunakan. Namun dia enggan membeberkannya ke publik dan masih berharap agar JIS bisa digunakan.
"Kami pasti akan memiliki alternatif-alternatif, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Ahmad Ali.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
