tirto.id - Sejumlah massa pendukung Prabowo-Sandiaga akan menggelar aksi saat penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diumumkan KPU RI, Rabu (22/5/2019). Pengerahan massa ini, oleh pentolan alumni 212, Amien Rais disebut sebagai "people power".
Rencana aksi ini mendapat atensi serius dari pemerintah. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahkan mengimbau masyarakat tidak ikut dalam aksi yang diklaim sebagai people power itu. Pemerintah daerah pun meminta masyarakat tidak berpartisipasi, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pada sisi lain, kepolisian juga berusaha menggagalkan aksi massa ini. Di Jawa Timur, misalnya, Polda Jatim mengklaim telah menghentikan sekitar tiga bus yang akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi. Bus tersebut berasal dari Madiun dan Tulungagung.
Tak hanya pemerintah dan aparat, sejumlah ormas Islam di beberapa daerah juga sepakat tak turut hadir dalam aksi 22 Mei 2019. Seperti dikutip Antara, di Jawa Timur, misalnya, ulama se-Tulungagung menolak aksi people power 22 Mei. Sikap yang sama juga dikeluarkan tokoh masyarakat di Probolinggo.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah pun mengajak masyarakat untuk tidak ikut aksi people power yang akan digelar di ibu kota saat KPU mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara Pilpres 2019.
Tetap Berjalan
Meski mendapat penolakan, aksi 22 Mei 2019 tetap akan digelar. Koordinator Media Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmumin menerangkan, aksi mereka akan tetap sesuai jadwal, yakni 22 Mei 2019 di kantor KPU.
Novel mengatakan, aksi 22 Mei 2019 adalah aksi damai mengawal pelaksanaan Pemilu.
“Agar [KPU] berani mengambil sikap tegas dengan jujur, adil, dan bermartabat dengan tidak takut dugaan kepentingan asing,” kata Novel saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (20/5/2019).
Menurut Novel, acara 22 Mei 2019 akan berfokus pada perayaan ibadah lantaran masih dalam bulan puasa. Novel pun mengklaim agenda 22 Mei 2019 sebagai acara untuk buka bersama besar-besaran di kantor KPU.
Selain itu, kata Novel, sejumlah masjid bersedia menampung massa aksi 22 Mei 2019. Namun, ia tidak merinci berapa banyak masjid tersebut. Ia hanya memastikan, salah satu masjid yang akan menampung adalah Masjid Al Falah di daerah Pejompongan, Jakarta.
“Masjid Al Falah Pejompongan siap menerima 100 orang tamu untuk sahur dan berbuka,” kata Novel.
Novel pun tidak memungkiri sebagian massa juga akan menginap di Masjid Istiqlal. Ia yakin Masjid Istiqlal akan menerima mereka karena masjid itu sangat terbuka bagi siapa saja.
“Untuk [Masjid] Istiqlal seharusnya bisa menerima orang-orang yang memang sedang berpuasa untuk singgah agar mereka juga bisa nyaman beribadah lima waktu kalau memang mereka datang lebih awal,” kata Novel.
Pernyataan Novel ini dibenarkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah. Ia mengatakan Istiqlal siap menerima para jemaah aksi 22 Mei 2019. Abu Hurairah memastikan Masjid Istiqlal siap menerima semua pihak selama bulan puasa.
“Iya enggak masalah [Masjid] Istiqlal buka 24 jam kalau bulan puasa,” kata Abu Hurairah saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (20/5/2019).
Abu Hurairah pun mengatakan, mereka siap menerima massa yang ingin menginap jelang aksi 22 Mei 2019. Ia mempersilakan masyarakat bermalam dan memanfaatkan Masjid Istiqlal selama bulan Ramahan.
Polisi Lakukan Monitoring
Mabes Polri pun mengawasi serius gerak massa ini setelah rangkaian penolakan. Polri meminta kepada koordinator lapangan yang ingin beraksi pada 22 Mei nanti agar tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar.
“Koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).
Akhirnya, kata Dedi, jumlah massa mengecil dari perwakilan tiap daerah dan jumlahnya bervariasi. Dedi pun meminta massa harus menaati peraturan selama aksi. Menurut dia, jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam, maka mereka akan diproses hukum.
Saat ini, kata Dedi, hasil analisa tim intelijen Polri menyebut massa akan fokus beraksi di KPU karena ingin mendengar hasil pemilu. Namun, ada juga yang berdiam di depan kantor Bawaslu. Sementara anggota TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata.
Di saat yang sama, Dedi meminta agar para koordinator aksi menjaga massa aksi. Ia mengajak agar para koordinator aksi mewaspadai keberadaan orang tak dikenal yang berpotensi mengganggu aksi mereka.
Berharap Tidak Dihalangi
Novel pun merespons sejumlah kabar penghalangan jelang acara 22 Mei ini. Menurut Novel, upaya penghalangan seperti itu bukan kali pertama karena sudah pernah dilakukan pada 2016 atau saat aksi 414 dan 212.
“Dan kami sudah buktikan bahwa kegiatan kami sudah terbukti bisa menciptakan kedamaian akbar dalam sejarah,” kata Novel.
Novel justru berharap aksi 22 Mei 2019 bisa direspons dengan baik oleh pemerintah, terlebih aksi 22 Mei merupakan ajang rakyat menyampaikan aspirasi dan jeritan hati rakyat yang ingin negara ini sukses menjalankan amanat rakyat.
“Agar masyarakat bisa terpenuhi rasa keadilannya,” kata Novel.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
